Buntut Kasus Jual Beli Soal, KPU Kosongkan Jabatan Ketua KPU Kolaka dan Koltim

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Pelaksanaan Pemilu Legeslatif dan Pilpres 2019 tak lama lagi. Namun KPU RI memutuskan mengosongkan jabatan ketua KPU Kolaka dan Kolaka Timur. Sikap tegas KPU itu diambil sebagai buntut terungkapnya praktek jual beli soal pemilihan Ketua KPU Kolaka dan Kolaka Timur baru baru ini.

“Akibatnya masa jabatan Ketua KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur yang habis 19 Januari ini dibiarkan kosong,” ujar Ketua KPU Provinsi Sultra La Ode Abdul Natsir.

Dihubungi SERUJI, Sabtu malam (19/1) di Kendari, Abdul Natsir menegaskan untuk memegang kendali kegiatan rutin KPU Kolaka dan Kolaka Timur, mulai besok Senin (21/1) KPU Sultra akan mengendalikan roda kegiatan dua KPU itu.

“Memang tidak bisa tiap hari saya ada di Kolaka atau Kolaka Timur, apalagi lokasi kedua daerah itu agak jauh dari Kota Kendari, sehingga akan ada komisioner KPU Provinsi Sultra yang ditugasi ke sana. Yang pokok semua kegiatan akan berjalan rutin,” kata Abdul Natsir.

Atas pertanyaa wartawan, Abdul Natsir yang juga dosen Universitas Halu Oleo itu mengatakan Fit and Proper Test untuk Ketua KPU Kolaka dan Kolaka Timur akan dilanjutkan nanti dan akan dilaksanakan secara lebih ketat agar kasus jual beli soal pemilihan Ketua KPU Kolaka dan Kolaka Timur tidak terulang.

KPU Pusat mengetahui adanya praktek jual beli soal pemilihan Ketua KPU Kolaka dan Kolaka Timur dari salah seorang peserta yang ditawari soal soal test berikut jawabannya mencapai harga Rp 5 juta sampai Rp 75 juta.

Akibat itu KPU Pusat hari Sabtu ini memutuskan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memegang kendali semua kegiatan operasional KPU Kolaka dan Kolaka Timur. (AH/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Wanita Muda Kaki Sering Kesemutan dan Perut Bagian Bawah Sakit, Gejala Apa?

Dokter, sudah 4 hari ini kaki saya terasa kebas dan gampang kesemutan. Juga perut saya bagian bawah terasa sakit. Kira-kira sakit apa ya dok?

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER