Buntut Kasus Jual Beli Soal, KPU Kosongkan Jabatan Ketua KPU Kolaka dan Koltim

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Pelaksanaan Pemilu Legeslatif dan Pilpres 2019 tak lama lagi. Namun KPU RI memutuskan mengosongkan jabatan ketua KPU Kolaka dan Kolaka Timur. Sikap tegas KPU itu diambil sebagai buntut terungkapnya praktek jual beli soal pemilihan Ketua KPU Kolaka dan Kolaka Timur baru baru ini.

“Akibatnya masa jabatan Ketua KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur yang habis 19 Januari ini dibiarkan kosong,” ujar Ketua KPU Provinsi Sultra La Ode Abdul Natsir.

Dihubungi SERUJI, Sabtu malam (19/1) di Kendari, Abdul Natsir menegaskan untuk memegang kendali kegiatan rutin KPU Kolaka dan Kolaka Timur, mulai besok Senin (21/1) KPU Sultra akan mengendalikan roda kegiatan dua KPU itu.

“Memang tidak bisa tiap hari saya ada di Kolaka atau Kolaka Timur, apalagi lokasi kedua daerah itu agak jauh dari Kota Kendari, sehingga akan ada komisioner KPU Provinsi Sultra yang ditugasi ke sana. Yang pokok semua kegiatan akan berjalan rutin,” kata Abdul Natsir.

Atas pertanyaa wartawan, Abdul Natsir yang juga dosen Universitas Halu Oleo itu mengatakan Fit and Proper Test untuk Ketua KPU Kolaka dan Kolaka Timur akan dilanjutkan nanti dan akan dilaksanakan secara lebih ketat agar kasus jual beli soal pemilihan Ketua KPU Kolaka dan Kolaka Timur tidak terulang.

KPU Pusat mengetahui adanya praktek jual beli soal pemilihan Ketua KPU Kolaka dan Kolaka Timur dari salah seorang peserta yang ditawari soal soal test berikut jawabannya mencapai harga Rp 5 juta sampai Rp 75 juta.

Akibat itu KPU Pusat hari Sabtu ini memutuskan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memegang kendali semua kegiatan operasional KPU Kolaka dan Kolaka Timur. (AH/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Indonesia Darurat Keadilan