ASN Bolos di Hari Pertama, Wali Kota Siap Jatuhkan Sanksi

BANJARBARU, SERUJI.CO.ID –  Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani menyatakan kesiapan menjatuhkan sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai lainnya di lingkungan pemkot setempat yang mangkir atau tidak masuk kerja hari pertama setelah libur panjang Idul Fitri.

“Kami tidak pandang bulu dan siap menjatuhkan sanksi kepada ASN maupun pegawai honorer yang mangkir atau tidak masuk kerja di hari pertama usai libur Idul Fitri,” ujarnya di Banjarbaru, Rabu (20/6).

Ia mengatakan bentuk sanksi yang dijatuhkan sesuai aturan dan ketentuan kepegawaian dengan klasifikasi sanksi ringan, sedang, dan berat.

Dia menjelaskan ASN maupun pegawai lain sudah menjalani libur panjang terhitung selama 13 hari, sejak Jumat (8/6) hingga Rabu (20/6), sedangkan pada Kamis (21/6) wajib masuk kantor.


“Libur yang diberikan sudah panjang sejak sebelum Idul Fitri hingga lima hari setelahnya sehingga tidak ada alasan lagi menambah hari libur dan Kamis (21/6) besok wajib masuk kantor,” katanya.

Dia mengatakan bagi ASN yang melanggar ketentuan karena tidak masuk kerja, apalagi tanpa keterangan sama sekali, maka risikonya dikenakan sanksi mulai teguran hingga penundaan kenaikan pangkat serta golongan.

BACA JUGA:  Polres Nunukan Sita 207 Gram Sabu-Sabu

“Kami berharap tidak ada ASN dan honorer yang mangkir apalagi tanpa ada alasan. Namun, jika masih tetap ada yang tidak masuk kerja, sanksi pasti dijatuhkan sesuai aturan,” ucapnya.

Dia mengatakan dalam menandai masuk kerja hari pertama setelah libur Idul Fitri, pada Kamis (21/6) pagi dilaksanakan apel gabungan yang diikuti seluruh ASN lingkup Sekretariat Daerah Pemkot Banjarbaru di Lapangan Murjani.

Apel gabungan yang rutin digelar setiap hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri itu, katanya, akan dijadikan sarana mengecek kehadiran pegawai yang akan dicatat staf BKD dan Diklat.

“Absensi akan dijalankan pada apel itu sehingga bisa terdata pegawai yang tidak ikut apel dan kemungkinan tidak masuk kerja sehingga mereka bisa dikenakan sanksi,” kata dia.

Selain apel gabungan, katanya, juga akan dilakukan inspeksi mendadak ke kantor pemerintahan, terutama yang memberikan pelayanan publik yang sudah mulai buka.

“Kami ingin melihat langsung apakah pelayanan sudah jalan di hari pertama masuk kerja sehingga akan melakukan inspeksi mendadak ke kantor-kantor pemerintah,” katanya. (Ant/Su02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi