Amankan Lebaran, Polda Sulbar Dirikan 18 Posko Operasi Ketupat

MAMUJU, SERUJI.CO.ID – Polda Provinsi Sulawesi Barat mendirikan 18 posko operasi ketupat untuk pengamanan dan pelayanan pada H-7 sampai H+7 Idul Fitri 1440 H dalam rangka memaksimalkan ketertiban dan keamanan serta kelancaran arus mudik Lebaran.

“Polda Sulbar membangun posko operasi ketupat untuk pengamanan dan pelayanan Lebaran di seluruh wilayah Sulbar sejak H-7 sampai H+7 Idul Fitri 1432 H di sejumlah titik strategis,” kata Kabid Humas AKBP Hj. Mashura di Mamuju, Kamis (30/5).

Ia mengatakan, selain mendirikan 18 posko pelayanan Lebaran, Polda Sulbar juga membangun 11 posko pengamanan dan lima posko terpadu.

“Posko pelayanan pengamanan dan posko terpadu tersebut tersebar pada enam Kabupaten di Sulbar pada sejumlah titik starategis,” katanya.


Menurutnya, demi memberikan kenyamanan dan keselamatan kepada pemudik, Polda Sulbar telah mempersiapkan pengamanan dan sebisa mungkin pemudik yang dari luar kota maupun yang ingin ke Sulbar agar mengetahui adanya posko tersebut.

BACA JUGA:  384 Warga Lapas Cianjur Mendapat Remisi Idul Fitri, Empat Diantaranya Bebas

Karena, lanjutnya, posko tersebut dapat dimanfaatkan untuk istirahat dan memeriksakan kesehatan agar perjalanan tetap aman dan lancar hingga tujuan.

Ia menyampaikan 11 posko pengamanan ditempatkan pada tempat keramaian seperti pasar, terminal, pelabuhan, wisata dan sebagainya demi menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat dari segala bentuk gangguan kejahatan.

Sementara untuk posko terpadu yang ada di masing-masing Polres akan diisi oleh personel gabungan dari Instansi terkait seperti TNI dan POLRI, Dishub, Dinkes, dan Satpol PP.

“Fungsinya sama seperti posko pelayanan hanya saja pada posko ini gabungan untuk memberikan pelayanan selama mudik lebaran 13 hari ke depan,” katanya.

Ia menyampaikan, aparat kepolisian akan berupaya maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat selama mudik berlangsung.

“Ingat ketika mudik Lebaran maka keselamatan harus di perhatikan, cek kendaraan, cek kesehatan, agar lebaran tahun ini berlangsung aman dan lancar, katanya.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

NKRI Adil dan Beradab

Mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila adalah ahistoris dan tidak logis. Apalagi, faktanya, syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Petani dan Musim Semi

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi