Aliansi Umat Islam Kalbar Tuntut Usut Penghadangan Ulama di Sintang

Pontianak, Seruji.com– Seribuan Umat Islam yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam (AUI) Kalimantan Barat melakukan Aksi Bela Ulama di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak dan halaman Mapolda Kalbar, Jumat (13/1).

Aliansi ini terdiri dari berbagai ormas Islam Kalbar, diantaranya FPI, HMI, Majelis Ta’lim, Santri, dan Jama’ah Sholat Jum’at Masjid Raya Mujahidin Pontianak.

Aksi ini dipicu puluhan warga Dayak yang menolak kedatangan Wasekjen MUI Pusat, KH Tengku Zulkarnain di run way Bandara Susilo, Sintang, Kamis (12/1) pagi yang akan mengisi tausiah di Sintang. Tengku Zulkarnain akhirnya batal mengisi tausiah di Sintang.

Massa AUI Kalbar memulai orasinya di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Sejumlah orator meminta kepolisian menangkap 30 warga Dayak yang menolak dan menghadang Ustad Tengku yang dinilai telah mencederai konstitusi di Indonesia.

“Saya yakin ini ada rekayasa pihak-pihak tertentu. Kita lihat guru kita KH Tengku Zulkarnain ditolak oleh beberapa massa yang ada di Sintang. Kita meminta pertanggungjawaban pihak Bandara Sintang dan aparat kepolisian untuk menangkap orang-orang (penghadang -red-) tersebut,” tegas salah satu orator.

Aksi dilanjutkan long march dari Masjid Raya Mujahidin Pontianak menuju Mapolda Kalbar diiringi lantunan sholawat dan takbir. Aksi dikawal ketat oleh puluhan polisi.

“Ini Islam sudah cukup sabar. Tapi kalau Umat Islam bergerak dibilang teroris, ISIS, dan makar. Sekarang mengapa Ulama kami ditantang di Sintang. Kami minta keadilan kepada aparat,” ujar orator lainnya.

30 perwakilan massa diterima oleh Kapolresta Pontianak untuk menyampaikan tuntutan langsung ke Kapolda Kalbar di dalam Mapolda Kalbar. Massa juga meminta sejumlah wartawan memberitakan dengan adil dan tidak mendiskreditkan Umat Islam. (Hermawan Fadli/Pontianak)

Keterangan foto: Sambil menunggu Ulama & perwakilan Ormas Islam bertemu Pak Kapolda dan jajaranya. Dibacakan pernyataan sikap Aliansi Umat Islam Kalimantan Barat. (foto: Hermawan Fadli)

Reporter : Denni

Editor   : Denni

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Tragedi Lion JT-610: Urgensi Audit Maskapai Airline untuk Keselamatan Penerbangan

"Secara juridis bila terjadi suatu kecelakaan (accident) pesawat udara dalam kegiatan penerbangan maka Pemerintah juga dapat ditarik menjadi pihak yang harus bertanggungjawab sebagai suatu perbuatan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum" -Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.