Fahira Ingin ada Program ‘Satu Kampung Satu PAUD’

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Satu persatu janji kerja Anies-Sandi pada saat kampanye mulai dipenuhi. Kali ini komitmen membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta lewat pendidikan dan memuliakan guru.

Hal ini diwujudkan dengan menggelontorkan alokasi dana khusus untuk untuk perbaikan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) di Jakarta pada 2018 mendatang.

Selain akan menanggung kesejahteraan guru PAUD, alokasi dana khusus dari APBD ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas (sarana prasarana) PAUD di seluruh Jakarta.

‘Bagi saya ini terobosan dan sejarah baru karena selama ini tidak ada alokasi dana khusus dari APBD DKI Jakarta buat guru PAUD maupun bagi sarana dan prasarana PAUD itu sendiri. Saya berharap dengan kebijakan ini kita bisa mewujudkan program ‘satu kampung satu PAUD’ di Jakarta,” ujar Senator Jakarta Fahira Idris, di Jakarta, Senin (20/11).

BACA JUGA:  Pilkada DKI 2017; Agus dan Sylvi Ingin Jakarta Sebagai Kota Kebudayaan

Fahira yang juga Ketua Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan ini, mengungkapkan, program ‘satu kampung satu PAUD’ akan menjamin setiap anak usia dini di Jakarta terutama di kampung-kampung bisa ‘menikmati’ PAUD yang berkualitas. Fahira berharap, kampung-kampung padat dan kumuh di Jakarta menjadi prioritas program ‘satu kampung satu PAUD’ ini.

Selain itu, lanjut Fahira, jumlah PAUD (Taman Kanak-Kanak; Kelompok Bermain, Taman Pendidikan Alquran; dan Satuan PAUD Sejenis) di Jakarta yang diperkirakan berjumlah 3.500 lebih dianggap masih belum cukup untuk menjamin semua anak di Jakarta menikmati PAUD. Oleh karena itu, alokasi anggaran khusus untuk PAUD diharapkan juga bisa digunakan untuk membantu pembangunan PAUD-PAUD baru di Jakarta.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi