JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Belakangan marak pro-kontra soal rencana Kemenristekdikti untuk merekrut Rektor asing memimpin kampus di dalam negeri. Alasan yang digunakan pemerintah adalah keinginan meningkatkan peringkat perguruan tinggi Indonesia di dunia.
Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.
“Sebenarnya ini persolannya bukan antara orang asing atau orang kita. Tetapi, Rektor dengan kualitas dan kualifikasi internasional,” kata Nugroho usai diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertema ‘Menimbang Talenta ASN: Siapkah Hadapi Era Digital’, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Kamis (8/8).
Nugroho menjelaskan wacana itu sebenarnya adalah membangun ekosistem pimpinan dan pengajar dengan kualifikasi internasional, misalnya terakreditasi Indonesia Accreditation Board for Engineering Education (IABEE).
Intinya, imbuh Nugroho, berkualitas internasional sehingga kualitas, SDM, pendanaan, dan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia akan semakin membaik.
“Nanti, area yang harus dipertajam di situ. Kualifikasinya seperti apa? Jadi, tidak mengatakan nomor satu warga negara asing. Tetapi, kualifikasi internasional. WNA boleh mengajukan diri, WNI boleh juga mengajukan diri,” katanya.
Mengenai ada kritik dari sejumlah rektor perguruan tinggi negeri, itu mengakui kritikan itu muncul karena pemahaman bahwa rektornya harus asing.
“Dan karena asing, mendapatkan perlakuan istimewa, bukan seperti orang Indonesia. Jadi saya tutup debatnya, kualifikasi internasional,” ujarnya.
Menurutnya, sudah saatnya Indonesia sebagai negara besar dengan kampus-kampusnya yang bagus harus masuk ke taraf internasional.
“Siapapun yang memimpin, kulitnya putih, kuning, sawo matang, atau atau apalah terserah. Pokoknya, kualifikasi internasional,” tuturnya.
Sebelumnya Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mewacanakan mempekerjakan rektor asing dalam rangka menaikkan peringkat perguruan tinggi Indonesia masuk dalam 100 besar dunia.
Bahkan, Nasir mengaku telah mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo soal rencana pemerintah yang akan mendatangkan rektor asing.
