JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Hingga Rabu (1/11) pukul 16.30, jumlah pelanggan kartu prabayar yang sudah melakukan registrasi sebanyak 30.201.602. Padahal, data SIM card aktif lebih dari 300 juta.

Pemerintah pun tidak main-main akan mengancam pemblokiran kartu SIM card apabila sampai 28‎ Februari 2018 tidak melakukan registrasi.

“Apabila pelanggan tidak melakukan registrasi sampai dengan tanggal 28 Februari 2018, maka akan dikenakan pemblokiran secara bertahap dan akan diblokir total pada tanggal 28 April 2018,” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ahmad M Ramli, di kantor Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemen Kominfo), Jakarta, Rabu (1/11).

Ramli menjelasan, ada beberapa tahapan pemblokiran. Pada tahap awal bila pengguna tidak meregistrasikan kartu selulernya, konsekuensinya adalah tidak bisa melakukan panggilan keluar.

Selanjutnya, jika registrasi tak kunjung dilakukan, risikonya tak bisa menerima telepon. Setelah itu, paling berat adalah nomor diblokir.

“Masing-masing paling lama 30 hari. Tapi 15 hari bila sudah mendapatkan peringatan kedua berupa nomor tak bisa ditelepon itu akan diblokir setelahnya,” ujar Ramli.

Registrasi kartu prabayar ini, kata Ramli, selain sebagai dukungan terhadap transaksi online atau e-commerce, juga untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari tindakan penipuan, tindak kejahatan, dan pelanggaran hukum dengan menggunakan telepon seluler dan media elektronik lainya.

“Oleh karena itu, diimbau kepada masyarakat agar tidak mempercayai berita-berita bohong (hoax) yang menyarankan untuk tidak melakukan registrasi,” ujar Ramli.

Ramli menjelaskan, ‎untuk registrasi ulang dimulai 31 Oktober 2017, bukan berakhir seperti sejumlah berita yang beredar. Di mana, berita yang beredar adalah 31 Oktober 2017 merupakan batas akhir registrasi.

“Dan berakhirnya pada 28 Februari 2018. Kami berharap masyarakat tidak menunggu sampai tanggal 28 Februari 2018,” ujar Ramli.

Terkait adanya kekhawatiran, operator menjamin perlindungan data pelanggan. Sesuai ISO 27001, operator akan menjamin keamanan data pelanggan. Tak hanya keamanan, bahkan balik nama pun, nama data pelanggan lama diganti dengan data nama baru, secara otomatis bisa langsung berubah.

Sementara, apabila pelanggan gagal melakukan registrasi, Dirjen PPI menjelaskan, silakan ikuti pentunjuk atau datang ke gerai operator terkait.

“Kominfo juga sudah mengirimkan surat kepada seluruh kepala dinas untuk melakukan sosialisasi tentang registrasi kartu agar sampai ke masyarakat,” jelas Ramli. (Achmad/SU02)