YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk secara konsisten memperjuangkan subsidi untuk petani kecil pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-11 WTO yang akan dilangsungkan pada Desember 2017 ini di Argentina.

Proposal subsidi untuk petani kecil ini merupakan bagian dari proposal public stockholding for food security yang diajukan oleh Kelompok Negara 33 atau G33 yang dipimpin oleh Indonesia.

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti menjelaskan agenda ini telah didesakan sejak KTM ke-9 WTO di Bali tahun 2013, dan tahun 2017 ini adalah tenggat waktu pencapaian kesepakatan atas permanent solution terhadap proposal untuk publicstockholding for food security.

“Proposal ini sangat penting bagi petani kecil di Indonesia, karena dengan dicapainya kesepakatan ini maka Negara memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini mengingat secara mayoritas petani Indonesia adalah petani gurem yang masih perlu dukungan maksimal dari Negara,” ujar Rachmi kepada SERUJI melaui pesan yang diterima Senin (16/10).

Berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, Isu public stockholding for food security yang didorong oleh G33 di WTO bertujuan untuk mengecualikan pemberian subsidi yang diberikan dalam rangka membantu petani miskin dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Subsidi ini nantinya tidak akan dimasukan dalam kalkulasi Aggregate Measurement Support (AMS) yang dipakai oleh WTO untuk mengukur batas maksimal pemberian subsidi.