JAKARTA – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan bahwa sesuai Undang-Undang, penggunaan dana haji harus untuk kepentingan jamaah, sehingga ia menilai tidak tepat penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, sehingga tidak sembarangan peruntukannya.
“Kalau untuk membangun asrama haji masih bisa namun kalau untuk jalan tol, itu kurang tepat,” tutur Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (31/7).
Ia menuturkan, saat ini memang Indonesia sedang melakukan membangun infrastruktur secara besar-besaran sebagai langkah penguatan pembangunan.
Akan tetapi ia juga mengingatkan pembangunan infrastruktur tersebut tidak boleh menggunakan dana sembarangan, harus jelas asal usul pendanaannya.
“APBN kita pun tidak boleh semuanya diperuntukkan bagi infrastruktur, kan bisa menggunakan dana dari BUMN, dana investasi pihak swasta,” kata Agus.
Politisi Partai Demokrat itu meyakini Komisi VIII DPR akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin untuk menjelaskan rencana pemerintah tersebut, karena dia menduga rencana pemerintah itu bisa melanggar UU sehingga DPR harus memberikan masukan kepada pemerintah.
“Ketika reses sudah selesai, saya yakin Komisi VIII DPR akan memanggil Menteri Agama terkait masalah rencana pemerintah menggunakan dana haji tersebut,” katanya lagi.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan pengelolaan dana haji yang optimal guna mendorong pembangunan sarana infrastruktur.
“Indonesia membutuhkan dana infrastruktur yang mempercepat pembangunan dan mengatasi persoalan kesejahteraan,” kata Presiden.
