Bambang Haryo: Revisi PNBP Yang Sebabkan Biaya Tinggi dan Bebani Rakyat

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo mendesak pemerintah segera merevisi PP No. 15/2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa angkutan laut karena menyebabkan biaya tinggi dan membebani rakyat.

“Saya mendesak Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan segera merevisi PP peninggalan Menhub Ignasius Jonan itu karena dampak berantainya terhadap ekonomi sangat besar,” kata Bambang Haryo, dalam rilis yang diterima SERUJI hari ini, Jumat (24/3).

Dalam PP No. 15/2016 tersebut, jelas Bambang, pemerintah menambah 435 pos tarif PNBP baru sehingga jumlahnya mencapai 1.200 pos tarif serta menaikkan 482 pos tarif 100% bahkan lebih dari 1.000%. Beberapa pos tarif yang tidak ada layanannya juga wajib dibayar.

Jumlah pos tarif PNBP dalam PP itu sangat banyak dan terkesan mengada-ada. Akibatnya, biaya transportasi laut membengkak serta membebani logistik industri dan perdagangan dalam negeri sehingga membuat disparitas harga di luar Jawa menjadi semakin tinggi.

“Publik akan sulit membayar biaya transportasi yang tinggi, pelayaran juga tidak akan sanggup memberikan pelayanan yang baik. Kondisi ini sangat berbahaya bagi keselamatan nyawa dan barang publik yang diangkut serta kelangsungan usaha pelayaran,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

Ia mengatakan industri pelayaran saat ini sedang lesu akibat merosotnya muatan kapal di tengah perlambatan ekonomi nasional dan global. Informasi dari pelayaran, sedikitnya 30% armada niaga nasional menganggur dan sebagian perusahaan sudah gulung tikar.

Bambang menegaskan pelayaran merupakan infrastruktur prasarana transportasi, selain juga sebagai sarana transportasi. Oleh karena itu, selayaknya diberikan insentif seperti pajak rendah, bunga murah, dan subsidi.

Selain PNBP, pelayaran masih dibebani bermacam biaya, termasuk pajak tinggi yaitu 1,2% dari pendapatan (pajak final) dan biaya sertifikasi yang mahal dan tumpang tindih.

“Tidak ada negara di dunia yang membebani pelayaran sedemikian masif. Ini bukti pemerintah tidak mampu mewujudkan program tol laut dan poros maritim,” ujarnya.

Aturan lain yang memberatkan, ungkap Bambang Haryo, adalah Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45/2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi.

Dia mengatakan PM yang akan berlaku pada 2018 itu mengancam kelangsungan usaha pelayaran nasional karena tidak sanggup memenuhi modal dasar Rp50 miliar dan modal disetor minimal Rp12,5 miliar.

“Industri pelayaran nasional bisa mati dengan berlakunya PM diatas dan kita akan kesulitan mendapatkan transportasi laut di negara maritim ini,” kata Bambang Haryo.

EDITOR: Harun S

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.