JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Komite I DPD RI yang membidangi persoalan politik, hukum, HAM dan ketertiban umum, Fahira Idris mengungkapkan, gesekan sekecil apapun menjelang hari H pencoblosan harus diwaspadai dan diantisipasi.
Jalur hukum, katanya, adalah satu-satunya cara agar gesekan yang sudah terjadi, tidak meruncing dan meluas atau menjalar ke tempat lain.
“Setiap ada gesekan antar pendukung, hukum harus hadir. Aparat penegak hukum dan pengawas pemilu harus lebih responsif. Siapapun yang bersalah harus dihadapkan di muka hukum. Ini penting sebagai sikap tegas bahwa tidak ada toleransi bagi mereka yang melanggar hukum selama masa kampanye ini berlangsung,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/4).
Menurut Fahira, kontestasi Pemilu 2019, terutama pilpres yang hanya diikuti dua pasang calon sangat berpotensi melahirkan berbagai gesekan di lapangan. Ini karena konsentrasi massa hanya terpaku kepada dua kekuatan yang sedang berkompetisi.
“Sedikit saja provokasi dari orang-orang tidak bertanggungjawab, akan mengganggu jalannya pemungutan suara dan jika ini terjadi akan merugikan Indonesia sebagai sebuah bangsa,” katanya.
Untuk menghadapi situasi seperti ini, imbuh Fahira, penegakkan hukum yang adil adalah satu-satunya cara menjaga negeri ini.
“Hadapkan mereka yang memicu gesekan menjelang pemilu ini ke muka hukum tanpa terkecuali. Ini penting agar rasa keadilan di masyarakat terjaga dan menjadi peringatan keras bahwa hukum akan mengejar siapa saja oknum yang menjadikan kekerasan sebagai jawaban dari perbedaan pilihan politik. Dengan begini, gesekan tidak akan meluas karena hukum tegas,” tukas Fahira.
Semua pihak, terutama para elit-elit politik, lanjut Fahira, juga harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan provokatif dan menebarkan narasi-narasi ketakutan di tengah-tengah masyarakat.
“Diakhir masih kampanye ini harusnya yang lebih banyak beradu itu gagasan, bukan yang lain. Bicaralah soal perbaikan ekonomi dan nasib rakyat, bukan bicara kamilah Pancasila, sementara yang lain tidak, karena narasi seperti itu memecah belah” pungkas Senator Jakarta ini.
