KPU Malang Sediakan TPS Keliling di RS

MALANG, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menyediakan fasilitas tempat pemungutan suara (TPS) keliling di lingkungan rumah sakit agar pasien dan keluarga pasien yang memiliki hak pilih tidak kehilangan hak politiknya.

Komisioner KPU Kota Malang Deny R Bachtiar, Senin (25/6) mengatakan pasien dan keluarga pasien (penunggu pasien) tidak perlu khawatir dan keluar dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan rawat inap untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Malang maupun Jatim.

“Pada hari H pencoblosan, Rabu (27/6), kami menyediakan fasilitas TPS keliling (mobile) di lingkungan RS atau layanan rawat inap lainnya, seperti Puskesmas rawat inap, poliklinik atau rumah bersalin,” katanya di Malang, Jawa Timur.

Teknis TPS keliling itu nanti, lanjutnya, petugas dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) terdekat fasilitas kesehatan itu bakal mendatangi lokasi. KPPS yang didampingi pengawas dan saksi dari masing-masing pasangan calon bakal berkeliling sambil membawa surat suara dan kotak suara.

Pasien maupun keluarga yang sedang menunggu pasien, katanya, kalau akan menyalurkan hak pilihnya cukup membawa formulir pindah pilih atau A-5 saja. Nanti akan ada TPS mobile. Mereka bisa menyalurkan hak pilihnya di lokasi (RS).

Ia mengaku saat ini KPPS sedang mendata di wilayah masing-masing apakah ada Faskes yang menyediakan layanan rawat inap. Faskes itu bisa berupa rumah sakit, Puskesmas, ataupun poliklinik.

Selain itu, lanjutnya, KPU Kota Malang juga berkoordinasi dengan Persatuan Rumah Sakit Indonesia Cabang Kota Malang. Oleh karena itu, pasien yang punya hak pilih dan mau memilih tidak akan kehilangan hak pilihnya. Keluarga penunggu pasien juga tidak harus keluar dari Faskes untuk menuju TPS terdekat di sekitar Faskes itu.

“Pada Pilkada tahun ini, TPS mobile diadakan kembali, termasuk TPS di Lapas Kelas I Lowokwaru dan kelas II (Wanita) Sukun. Pada Pilkada sebelumnya TPS keliling ditiadakan,” ucapnya.

Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kota Malang dalam Pilkada serentak 2018 sekitar 600 ribu jiwa yang tersebar di 1.400 TPS di lima kecamatan. Dalam Pilkada kali ini, KPU juga menyiapkan surat suara khusus bagi tuna netra, yakni menggunakan huruf braile.

Pilkada Kota Malang digelar bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Jatim. Pilkada Kota Malang diikuti tiga pasangan calon, yakni pasangan Ya’qud Ananda Qudban-Ahmad Wanedi, Moch Anton-Syamsul Mahmud dan pasangan Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko. Sedangkan Pemilihan Gubernur Jatim diikuti dua pasangan calon, yakni pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dan Syaifulah Yusuf_Puti Guntur Soekarnoputri. (Ant/Su02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan