Akhirnya MK Menolak Permohonan Sengketa Pilkada Rano Karno

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK), dalam keputusan selanya, menyatakan tidak dapat menerima permohonan perkara sengketa Pilkada Provinsi Banten yang diajukan pasangan calon gubernur Banten nomor urut dua, Rano Karno-Embay Mulya Syarief.

“Amar putusan mengadili, menyatakan, permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/4).

MK berpendapat pemohon Rano-Embay tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sehingga eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Selain itu, MK juga menjelaskan bahwa ambang batas selisih suara yang dapat digunakan untuk ajukan sengketa pilkada di MK adalah maksimal 1,5 persen dari total suara sah dalam sebuah Pilkada, sesuai ketentuan pasal 158 Undang Undang nomor 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Untuk kasus Pilkada Banten perolehan suara pemohon sebesar 2.321.323 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait sebesar 2.411.213 suara, sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait sebesar 89.890 suara atau 1,90 persen, yang lebih besar dari batas maksimal 1,5 persen.

“Dengan demikian, mahkamah berpendapat meskipun pemohon merupakan pasangan calon, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam pengajuan permohonan karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara,” ujar hakim konstitusi Aswanto.

Pasangan Rano-Embay mengajukan gugatan ke MK karena merasa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilkada Banten yang dilaksanakan pada Februari 2017 lalu.

EDITOR: Harun S

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diakuisisi atau Mengakuisisi: Satu Demi Satu Jatuh ke Tangan Asing

Suatu saat Anda didatangi oleh manajer pengembangan usaha Unilever menawari Anda untuk membeli 100% saham perusahaan Anda dengan harga 25 tahun laba alias Rp250 miliar. Anda dipersilakan pensiun dengan menikmati laba 25 tahun kedepan dalam bentuk uang tunai. Anda tertarik tidak? Ngiler tidak?

Isu Kuatkan Ekonomi Umat pun Disuarakan oleh TGB Zainul Majdi

Bagi dunia politik, apa beda politisi dengan pemimpin? Orientasi politisi adalah jabatan. Mereka hanya tamu di dunia politik karena datang dan pergi sesuai dengan menang atau kalah dalam pemilihan umum.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER