Akhirnya MK Menolak Permohonan Sengketa Pilkada Rano Karno

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK), dalam keputusan selanya, menyatakan tidak dapat menerima permohonan perkara sengketa Pilkada Provinsi Banten yang diajukan pasangan calon gubernur Banten nomor urut dua, Rano Karno-Embay Mulya Syarief.

“Amar putusan mengadili, menyatakan, permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/4).

MK berpendapat pemohon Rano-Embay tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sehingga eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Selain itu, MK juga menjelaskan bahwa ambang batas selisih suara yang dapat digunakan untuk ajukan sengketa pilkada di MK adalah maksimal 1,5 persen dari total suara sah dalam sebuah Pilkada, sesuai ketentuan pasal 158 Undang Undang nomor 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Untuk kasus Pilkada Banten perolehan suara pemohon sebesar 2.321.323 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait sebesar 2.411.213 suara, sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait sebesar 89.890 suara atau 1,90 persen, yang lebih besar dari batas maksimal 1,5 persen.

“Dengan demikian, mahkamah berpendapat meskipun pemohon merupakan pasangan calon, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam pengajuan permohonan karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara,” ujar hakim konstitusi Aswanto.

Pasangan Rano-Embay mengajukan gugatan ke MK karena merasa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilkada Banten yang dilaksanakan pada Februari 2017 lalu.

EDITOR: Harun S

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Refleksi Akhir Tahun Pendidikan

Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.

Kemcer Di Curug Cipeteuy