Akhirnya MK Menolak Permohonan Sengketa Pilkada Rano Karno

2
111
Ratusan pendukung Rano-Embay melakukan unjuk rasa di luar hotel, saat pengumuman hasil Rekapitulasi Pilkada Banten 2017. (Foto: SERUJI/Syahrul)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK), dalam keputusan selanya, menyatakan tidak dapat menerima permohonan perkara sengketa Pilkada Provinsi Banten yang diajukan pasangan calon gubernur Banten nomor urut dua, Rano Karno-Embay Mulya Syarief.

“Amar putusan mengadili, menyatakan, permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/4).

MK berpendapat pemohon Rano-Embay tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sehingga eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Selain itu, MK juga menjelaskan bahwa ambang batas selisih suara yang dapat digunakan untuk ajukan sengketa pilkada di MK adalah maksimal 1,5 persen dari total suara sah dalam sebuah Pilkada, sesuai ketentuan pasal 158 Undang Undang nomor 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Untuk kasus Pilkada Banten perolehan suara pemohon sebesar 2.321.323 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait sebesar 2.411.213 suara, sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait sebesar 89.890 suara atau 1,90 persen, yang lebih besar dari batas maksimal 1,5 persen.

“Dengan demikian, mahkamah berpendapat meskipun pemohon merupakan pasangan calon, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam pengajuan permohonan karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara,” ujar hakim konstitusi Aswanto.

Pasangan Rano-Embay mengajukan gugatan ke MK karena merasa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilkada Banten yang dilaksanakan pada Februari 2017 lalu.

EDITOR: Harun S

Langganan berita lewat Telegram
loading...
Loading...
BACA JUGA

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU