SBY Gelar Rapat Darurat Sikapi Wiranto Soal Perusakan Atribut

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menggelar rapat darurat di kediaman ketua umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (18/12), untuk menyikapi penjelasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto soal insiden perusakan bendera Demokrat di Pekanbaru akhir pekan lalu.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan apa yang disampaikan Menkopolhukam Wiranto soal perusakan atribut partai Demokrat tidak tepat.

“Saya berada di lokasi, jadi tahu apa yang terjadi,” kata Hinca di Jakarta, Selasa (18/12).

Hinca mengatakan keterangan Wiranto terkesan menyepelekan dan mengerdilkan Demokrat. Untuk itu, ia berharap rapat darurat itu akan membuat persoalan terang benderang.


Hinca mengatakan dalam rapat yang dipimpin SBY itu turut hadir unsur Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Komandan Kogasma, serta perwakilan DPD Demokrat asal Pekanbaru, Riau.

Baca juga: Atribut Gerindra Dirusak, SBY: Saya Yakin Presiden Jokowi Tak Terlibat

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto menyebut oknum perusakan baliho SBY dan ratusan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru adalah kader PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.

“Nah ternyata dari Pak Kapolri cepat sekali mengusut itu. Ternyata memang perbuatan oknum-oknum baik PDIP maupun Demokrat. Oknum itu sudah ditangkap,” kata Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (17/12).

Wiranto menyebut motif pelaku hanya ingin mendapatkan pujian. (SU05)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi