Megawati dan Mahfud MD Digaji Ratusan Juta di Dewan Pengarah BPIP

4
961
Megawati Soekarno Putri
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Perpres ditandatangani Presiden pada tanggal 23 Mei 2018.

Dalam Perpres tersebut dicantumkan gaji bagi Dewan Pengarah BPIP yang nilainya ratusan juta setiap bulan bagi masing-masing Ketua dan anggota Dewan Pengarah.

“Besaran hak keuangan Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,” bunyi pasal 2 Perpres tersebut.

Di dalam lampiran Pepres tersebut tercantum gaji yang akan diterima Ketua Dewa Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri sebesar Rp112.548.000 perbulan.

Sementara anggota Dewan Pengarah BPIP yang terdiri dari Mahfud MD, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma’arif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya akan mendapat gaji sebesar Rp100.811.000 perbulan.

Selain untuk Dewan Pengarah BPIP, dalam Perpres tersebut juga dicantumkan jumlah gaji yang diterima Kepala BPIP Yudi Latif yang mencapai Rp76.500.000 perbulan.

Berikut nilai gaji perbulan yang akan diterima sesuai Perpres 42/2018;

Ketua Dewan Pengarah Rp112.548.000
Anggota Dewan Pengarah Rp 100.81 1.000,00
Kepala BPIP Rp76.500.000
Wakil Kepala Rp63.750.000
Deputi Rp51.000.000
Staf Khusus Rp36.500.000

Pengarah Rp76.500.000
Kepala Rp66.300.000
Deputi RpS1.000.000
Tenaga Ahli Utama Rp36.500.000
Tenaga Ahli Madya Rp32.500.000
Tenaga Ahli Muda Rp19.500.000

Lampiran 1 Perpres 42/2018

(ARif R/Hrn)

loading...

4 KOMENTAR

  1. Sangat bertolak belakang sekali,antara pendapatan rakyat biasa dngn pejabat. Gaji besar sblm ada efek positif dari institusi yg diciptakan. Memang orang yg ditunjuk tdk minta gaji, pertanyaannya, apa mau orang ditunjuk tdk digaji?. Benar pemerintahan kerja kerja dan kerja mengangkat banyak pembantu itulah disamping kerja kerja yg lain.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Mini Bus Tabrak Warung, 1 Tewas di Tempat

LANGKAT, SERUJI.CO.ID -  Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan lintas Sumatera dari Aceh menuju Medan, Sumatera Utara, mobil mini bus berpenumpang menabrak bengkel dan warung...

Tim Gabungan Kembali Temukan Jenazah Penumpang KM Sinar Bangun

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Tim gabungan kembali menemukan tiga jenazah penumpang KM Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana...
Mochamad Iriawan

Komjen Iriawan Minta KPU Jamin Hak Pemilih

BANDUNG, SERUJI.CO.ID -  Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen M Iriawan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat dan KPU kabupaten/kota menjamin hak pemilih...

Tingkat Kecelakaan Arus Mudik di Jabar Turun

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan tingkat kecelakaan selama arus mudik dan balik Lebaran 2018 di Jawa Barat mengalami penurunan...
Mochamad Iriawan

Jadi Pj Gubernur Jabar, Komjen Iriawan: Saya Akan Netral

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Komisaris Jenderal (Komjen) Pol M Iriawan meminta masyarakat tidak perlu ragu terkait penunjukan dirinya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Presiden...