Wiranto: Hukum Nasional Sedang Sakit

163
Pertemuan para ulama dengan Menkopolhukam Wiranto.

JAKARTA – Menanggapi keluhan Ulama adanya kesan upaya kriminalisasi pemerintah kepada Ulama, mahasiswa dan tokoh-tokoh Nasional, Jendral (Purn) Wiranto, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukan) membantah hal tersebut. Namun diakui oleh Wiranto ada masalah dalam hukum Nasional.

“Memang hukum nasional kita pak, sementara sedang sakit. Nah ini tugas saya untuk membersihkan itu,” kata Wiranto dalam pertemuan dengan para Ulama di Kantor Kemenkopolhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (21/2).

Ditekankan pula oleh Wiranto bahwa tidak ada Negara di manapun yang ingin mengkriminalisasi rakyatnya. Wiranto menjelaskan bahwa hukum adalah kesepakatan kolektif secara berjenjang yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Untuk melaksanakan hukum tersebut, maka dibutuhkan aparat penegak hukum. Para aparat penegak hukum adalah orang-orang yang terpilih yang tidak boleh tebang pilih.

Dengan kondisi hukum Nasional yang sedang sakit tersebut, lebih lanjut Wiranto mengatakan bahwa menyempurnakan hukum dan para aparat penegak hukum harus dilakukan dengan segera.

Wiranto juga sependapat bahwa Negara tidak boleh menggunakan hukum sebagai alat mengkriminalisasi rakyatnya.

“Tidak pantas pemerintah mengkriminalkan rakyatnya dengan senjata hukum. Padahal hukum itu kan tidak bisa digunakan sebagai senjata karena hukum tidak bisa diinterverensi oleh Pemerintah,” tegas Wiranto.

Sebagaimana diketahui pada Selasa (21/2) bertempat di kantor Kemenpolhukam sejumlah Ulama menemui Wiranto. Ulama tersebut diantaranya KH. Salahuddin Wahid, KH. Muhammad Ma’shum Al Bondowosowi, K.H. Habib Muchsin Bin Ahmad Al-Atos, K.H. Prof. Didin Hafidhuddin, KH. Muhammad Yunus, dan Ust. Ahmad Parlaungan.

 

EDITOR: Harun S

loading...

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama