Terkait Reklamasi, Fahira: Warga Jakarta Ada di Belakang Anies-Sandi

2
154
reklamasi
Reklamasi teluk Jakarta. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Salah satu alasan mayoritas warga Jakarta memilih Pasangan Anies-Baswaden dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu adalah ketegasan pasangan ini menolak dilanjutkannya proyek reklamasi 17 pulau di Pesisir Utara Jakarta. Selain penuh kontroversi dan oleh KPK sudah ditasbihkan ada indikasi “grand corruption” dalam proses pembangunannya, reklamasi sama sekali tidak dibutuhkan warga Jakarta, menutup akses sosial ekonomi nelayan tradisional, dan dilingkari oleh berbagai pelanggaran hukum.

“Kemenangan telak hingga dua digit pada pilkada kemarin karena mayoritas warga Jakarta menolak reklamasi. Untuk reklamasi jangan ada kompromi, warga Jakarta ada di belakang Anies-Sandi. Maju terus. Bersama kita tolak reklamasi. Mereka boleh punya kuasa, wewenang, dan uang, tetapi selama rakyat bersatu dan katakan ‘tolak reklamasi’ kekuatan apapun harus tunduk,” tegas Senator Jakarta Fahira Idris, di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (11/10).

Fahira mengungkapkan, keputusan Pemerintah Pusat mencabut moratorium reklamasi 17 Pulau di Pesisir Utara Jakarta yang telah dihentikan sejak 2016 lalu menjadi ujian, bukan hanya bagi Anies-Sandi tetapi juga bagi mayoritas warga Jakarta yang sudah begitu jengah menyaksikan atas nama pembangunan berbagai pelanggaran hukum dibiarkan begitu saja.

Salah satu alasan penghentian sementara reklamasi pada 2016 lalu, lanjut Fahira, karena ditemukan berbagai pelanggaran aturan dan hukum, tetapi hingga saat ini publik belum mendengar para pengembang yang melanggar ini diberi sanksi hukum. Sementara itu, menjelang pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta, keluar keputusan reklamasi dilanjutkan.

“Saya juga mendapat laporan banyak pihak tidak dilibatkan dalam konsultasi publik dan saluran untuk menyampaikan keberatan reklamasi dilanjutkan tidak dibuka secara luas. Saya sekedar ingatkan Pemerintah Pusat bahwa semakin kesini kesadaran warga Jakarta menolak reklamasi semakin tinggi. Publik Jakarta itu sudah lelah melihat berbagai pembiaran pelanggaran hukum yang dilakukan terang-terangan hanya demi kepentingan pengembang,” ujar Ketua Komite III DPD ini.

Fahira mengungkapkan, sejak awal sudah ada pengabaian hak warga Jakarta untuk mengetahui secara komprehensif informasi mengenai proyek reklamasi yang nantinya akan menghasilkan 17 pulau dan di atasnya akan dibangun pusat bisnis dan hunian ini. Misalnya informasi apakah sudah ada studi dari berbagai bidang kajian (regulasi; sosial, ekonomi, budaya, teknis, dan terutama analisis dampak lingkungan) terhadap proyek reklamasi ini. Atau bagaimana rencana jalan raya, jaringan listrik, atau jika ada jalur kereta api, apartemen, atau kawasan pelabuhan.

Pertanyaan penting, apakah benar bila reklamasi dilakukan akan menimpa pipa kabel di bawah laut Jakarta, juga belum dijawab secara rinci.

“Publik hanya disuguhkan informasi bahwa reklamasi adalah satu-satunya solusi keterbatasan lahan di Jakarta, solusi mencegah banjir, bahkan katanya solusi menyelamatkan kerusakan Pantura Jakarta. Seakan publik diarahkan reklamasi sebuah keharusan dan tindakan mulia. Padahal, kepentingan bisnis lebih besar. Banyak hal yang ditabrak, seakan persoalan regulasi bukan jadi masalah bagi mereka. Praktik-praktik seperti ini harus kita lawan. Jakarta bukan punya mereka,” pungkas Fahira. (Arif R)

BAGIKAN
loading...

2 KOMENTAR

  1. Proyek reklamasi adalah proyek para pengkhianat bangsa, negara dan agama. Dan proyek ini bukan untuk kemaslahatan bangsa ini tapi hanya utk para pengkhianat2 tsb. Mereka siap menggadaikan bangsa bahkan menghancurkan negeri ini demi proyek tsb. Jika benar Anies-Sandi tegas menolak Reklamasi, maka bukan hanya warga Jakarta yg ada dibelakang mereka ber-2 tapi Insya Allah seluruh umat Muslim Indonesia.

    *Amin-amin*

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

imunisasi bayi

Difteri Mewabah, Inilah Upaya Pemerintah Lampung

BANDARLAMPUNG, SERUJI.CO.ID - Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae kini sedang menjadi perhatian serius pemerintah, dari pusat hingga daerah untuk melakukan pencegahan dan pengobatannya. Provinsi...
Setya Novanto dan KPK

Setnov Hadiri Sidang Perdana Pembacaan Dakwaan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua DPR Setya Novanto menghadiri sidang perdana pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik (KTP-el) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)...
Satgas Pangan sidak harga sembako

Pedagang Naikkan Harga Sepihak, Polres Akan Tindak Tegas

CIANJUR, SERUJI.CO.ID - Polres Cianjur, Jawa Barat, akan menindak tegas agen dan pedagang yang bermain menaikkan harga secara sepihak sehingga berdampak terhadap keresahan di...

KANAL WARGA TERBARU

KH. Luthfi Bashori

Jangan Makan Daging Biawak

Konon, di Mina pada kisaran tahun 1990-an, saat berlangsung ibadah mabit dan lempar Jumrah di musim haji, banyak sekali para pendatang dari berbagai daerah...
Untitled

Utopia Share Syndrome

Hadirnya media sosial di tengah kerasnya kehidupan telah melahirkan "penyakit" baru yang bolehlah saya sebut dengan istilah "Share Syndrome". Sederhananya, Share Syndrome adalah semacam...

Max Havelaar dan AMDK Ummat

Dowwes Dekker adalah salah satu pencabut tonggak kejam kolonialisme di bumi Nusantara. Ia menjadi amtenaar saat Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memaksa penduduk...