Pengungsi Gunung Agung Akan Dipulangkan

KARANGASEM, SERUJI.CO.ID -‎ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memulangkan pengungsi korban erupsi Gunung Agung Bali. Rencananya, dari 78 desa terdampak, 51 desa di antaranya ‎sesungguhnya berada di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Agung.

“Dari 78 desa di Kabupaten Karangasem, yang tidak aman dan berpotensi terkena awan panas dan lahar jika Gunung Agung meletus itu hanya 27 desa,  dengan jumlah pengungsi sekitar 70 ribu jiwa,” ucap Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dalam keterangan pers setelah melakukan rapat koordinasi di Karangasem pada Jumat (29/9).

Berdasarkan catatan BNPB, jumlah pengungsi terus meningkat hingga mencapai 144 ribu lebih. Ini disebabkan masyarakat yang tinggal di desa yang aman juga ikut mengungsi.

“Ada kelebihan 75 ribu pengungsi yang berasal dari 51 desa yang aman tadi. Jadi, idak ada alasan bagi yang berasal dari desa aman untuk mengungsi. Mereka harus dikembalikan ke desanya masing-masing,” kata I Made.

Sapi yang ikut dibawa pengungsi ke pengungsian.

Menurut I Made, bila tidak dipulangkan, mereka akan menjadi beban. Beban bagi yang menerima pengungsi, dan beban bagi pengungsi yang meninggalkan rumahnya. Oleh karena itu akan dikembalikan ke desanya. “Kecuali dari 27 desa. Mereka harus tetap mengungsi. Tidak boleh pulang,”  jelasnya.

Selain itu, Bupati dan Walikota diminta segera membuatkan kartu identitas pengungsi seperti Kartu Keluarga (KK) yang ditandatangani oleh kepala desa sebagai kartu hak untuk pengungsi. Nama, usia, desa asal dan jumlah anggota keluarga agar tervalidasi jumlah pengungsinya. Pemerintah daerah dalam 7 hari ini akan mengidentifikasi warga yang tidak perlu mengungsi dan dihimbau kembali ke rumahnya masing-masing.

Setelah teridentifikasi, warga dari 27 desa akan ditampung di bale banjar, khususnya di Karangasem. Mangku Pastika meminta, Keliang Banjar untuk mempersiapkan diri menerima para pengungsi.

“Mereka kita tempatkan di bale banjar karena kalau di tenda dikhawatirkan akan kehujanan, becek, panas, debu, dan sebagainya. Koordinator lapangannya adalah Keliang Banjar (aparat desa). Kordesnya adalah Kepala Desa sehingga jalur komandonya jelas karena menggunakan aparat desa. Pengungsi yang di banjar akan dipasok logistiknya. Daya tampung banjar tergantung pada besar kecilnya banjar. Di bale banjar, akan ditambahkan listrik, lampu darurat, genset, tenda dapur umum, tandon air, permakanan, keperluan sehari-hari, dan kebutuhan dasar pengungsi lainnya sehingga terjamin suplai logistik. Selain banjar juga menggunakan GOR, balai desa, gedung dan lainnya.” jelas I Made.

Gubernur Bali juga memerintahkan, semua pegawai Kabupaten Karangasem khususnya, untuk kembali ke posnya masing-masing. Kecuali jika kantornya berada di di salah satu 27 desa itu. Bagi yang kantornya di daerah berbahaya harus berkantor di Kantor Bupati.

“Bagi pegawai yang tidak kembali ke posnya maka gajinya tidak dibayarkan,” tegas I Made.

Selain itu, karena untuk tanggap darurat memerlukan uang, maka semua kegiatan seminar, pameran dan semua hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan kedaruratan dibatalkan agar uangnya dapat dipakai untuk kedaruratan. “Termasuk di provinsi. Tidak boleh ada yang bepergian ke luar negeri,” tambahnya.

Penanganan untuk ternak sapi, saat ini masih ada sekitar 10 ribu – 18 ribu yang berada di daerah berbahaya. Gubernur Bali akan membicarakan dengan provinsi di luar Bali yang biasanya mengimpor sapi dari Bali. Selain itu, di Karang asem masih tersedia lahan yang luas yang dapat digunakan menampung sapi.

Kepala BNPB, Willem Rampangilei menambahkan, dalam penanganan siaga darurat Gunung Agung, Pemerintah Pusat memberikan pendampingan. Penanggung jawab utama adalah Bupati yang didukung penuh oleh Gubernur Bali. “Apa yang sudah dilakukan Pemda sudah sangat baik. Kerjasama masyarakat sangat membanggakan sehingga penanganan berjalan dengan baik,” katanya.

Masyarakat dihimbau untuk selalu tenang dan meningkatkan kewaspadaannya. Jangan terpancing pada isu-isu yang menyesatkan. (Anhmad/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Negeri Bohong

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.