JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi menyesalkan tindakan pengadangan yang dilakukan sekelompok orang dari beberapa ormas terhadap ustadz Abdul Somad, di Bali, pada Jumat (8/12) kemarin.

“Apa pun alasannya tindakan sekelompok orang itu tidak dibenarkan, karena melanggar hak asasi dan termasuk bentuk persekusi yang dilarang oleh undang-undang,” ujar Zainut lewat rilis yang diterima SERUJI, Sabtu (9/12).

Menurut Zainut hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, jika setiap pihak kedepankan semangat toleransi, persaudaraan dan musyawarah.

“Dalam negara berlandaskan Pancasila, setiap warga negara diberi jaminan perlindungan hak asasi oleh negara dalam melaksanakan kewajiban agamanya, sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Zainut khawatir upaya mengadang setiap warga beragama dalam melakukan dakwah, menjadi preseden yang tak baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Cara-cara pengadangan seperti di Bali itu dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu harmoni kehidupan umat beragama di Indonesia,” ujar Zainut.

Lebih lanjut Zainut menyampaikan bahwa MUI menghimbau aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat untuk segera mengumpulkan para pemuka agama melalui forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Agar (segera, red) dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak timbul kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat,” harapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah elemen ormas yang tergabung dalam Komponen Rakyat Bali (KRB) menolak kehadiran ustadz Abdul Somad dengan melakukan pengadagang di Hotel Aston Denpasar, Jumat (8/12). Ormas tersebut menuduh ustadz Somad anti NKRI dan pemecah belah.

Dengan arogan ormas tersebut mengajukan syarat kepada ustadz Somad jika ingin berdakwah kepada ummat Islam di Bali harus menyanyikan lagu lagu Indonesia Raya dan memekikkan NKRI harga mati saat itu juga. (ARif R/Hrn)