Menolak Upaya Kriminalisasi Ulama, GNPF MUI Datangi DPR

Jakarta, Seruji.com– Sejumlah tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (11/1/2017), untuk menemui pimpinan DPR dan komisi III yang membidangi bidang hukum.

Habib Muhammad Rizieq Syihab, Ustaz Bachtiar Nasir, KH Misbahul Anam, KH Muhammad al Khaththath, KH Husni Thamrin adalah beberapa tokoh GNPF MUI yang hadir siang itu beserta sejumlah pimpinan ormas Islam lainnya.

Delegasi GNPF MUI tersebut diterima oleh dua orang Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fachri Hamzah serta Muhammad Syafei dari komisi III DPR.

Kedatangan delegasi GNPF MUI ke DPR untuk menyampaikan sejumlah persoalan. Mereka menilai adanya gerakan sistematis yang mengarahkan bahwa aksi 212 sebagai gerakan makar.

“Kami menolak tuduhan itu, gerakan umat Islam bukan makar, aksi bela Islam itu murni aksi menuntut penegakan hukum,” jelas Habib Rizieq yang hadir sebagai Ketua Delegasi GNPF MUI.

“Kami juga menolak berbagai upaya mengkriminalisasi para ulama,” tambahnya.

“Sejak aksi bela Islam digelar ada kesengajaan membentuk opini seolah gerakan Islam membahayakan NKRI, merusak Pancasila, atau anti kebhinekaan,” kata Habib.

Namun hal itu dibantah semua oleh Habib, yang terpenting sekarang adalah bagaimana mengisi NKRI dengan aturan Tuhan Yang Maha Esa.

GNPF MUI meminta DPR untuk melaksanakan fungsinya sebagai pengawas penyelenggara negara untuk mengawal sejumlah kasus tersebut. (*/ls)

Keterangan foto: Pertemuan GNPF MUI dengan DPR (foto SI)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Reuni 212, Aksi Yang Berat Terasa Ringan

Aksi reuni 212 tahun 2018 ini bukan hanya dihadiri oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pemuka lintas agama. Sebuah spirit yang sangat besar pengaruhnya untuk perubahan bangsa ke depan. Ini sebuah bukti lagi, bahwa umat islam bukan pecundang. Umat Islam bukan teroris pemecah belah bangsa, umat islam bukan anti kebhinnekaan .....

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Krisis Akal Budi

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.