Mendagri Kecewa MK Mencabut Kewenangannya Membatalkan Perda

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangan Mendagri membatalkan Peraturan Daerah (Perda). Hal ini dikarenakan perda-perda yang selama ini dibatalkan adalah perda yang berpotensi menghambat investasi di daerah.

“Saya sebagai Mendagri jujur tidak habis pikir dengan keputusan MK yang mencabut kewenangan Mendagri membatalkan perda-perda, yang jelas-jelas menghambat investasi,” kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (6/4), sebagaimana dilansir Antara.

Tjahjo mengatakan pembatalan Perda adalah wilayah kewenangan eksekutif untuk mengkajinya. Selain itu Perda juga produk pemerintah daerah, yaitu antara kepala daerah dan DPRD.

Tjahjo mengkhawatirkan akibat keputusan MK tersebut program deregulasi untuk investasi dari pemerintah secara terpadu (pusat dan daerah) akan terhambat. “Karena saat ini masih banyak Perda yang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi dan memperpanjang birokrasi perizinan investasi lokal dan nasional serta internasional,” katanya.

“Di sisi lain, saya sebagai Mendagri juga sangat tidak yakin MA mampu membatalkan Perda dalam waktu dekat atau singkat karena harus satu per satu diputuskan. Pengalaman pada tahun 2012, hanya ada dua Perda yang dibatalkan oleh MA,” katanya.

Tjahjo menyatakan Kemendagri akan mengajak Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia untuk mencari jalan keluar untuk masalah itu.

Gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan kewenangan Mendagri dalam membatalkan Perda dimohonkan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), sebagaimana yang tercantum pada pasal 251 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

MK membatalkan pasal tersebut karena dianggap bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945.

EDITOR: Harun S

9 KOMENTAR

  1. Maka dari itu, Sebaiknya menyusun Perda jangan “sembarangan”. Penyusunan Perda harus hati2 dan berfikir visioner, jadi produknya benar2 teruji, Tidak bentar2 dievaluasi, bentar2 dibatalkan, bentar – bentar direvisi. PEMBOROSAN ANGGARAN. Denger2 DPRP membutuhkan anggaran Milyaran untuk 1 Perda untuk Studi Banding, rapat, dll. Nah kalo Produk Perdanya asal jadi kan sayang banget.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Lima Ide Outfit Kondangan Padu Padan Celana dan Atasan

Ide outfit kondangan memakai celana ini bisa jadi andalan bagi anda yang anti ribet.