Mendagri Kecewa MK Mencabut Kewenangannya Membatalkan Perda

9
302
Mendagri Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo. (Foto: Kemendagri)

JAKARTA –┬áMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangan Mendagri membatalkan Peraturan Daerah (Perda). Hal ini dikarenakan perda-perda yang selama ini dibatalkan adalah perda yang berpotensi menghambat investasi di daerah.

“Saya sebagai Mendagri jujur tidak habis pikir dengan keputusan MK yang mencabut kewenangan Mendagri membatalkan perda-perda, yang jelas-jelas menghambat investasi,” kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (6/4), sebagaimana dilansir Antara.

Tjahjo mengatakan pembatalan Perda adalah wilayah kewenangan eksekutif untuk mengkajinya. Selain itu Perda juga produk pemerintah daerah, yaitu antara kepala daerah dan DPRD.

Tjahjo mengkhawatirkan akibat keputusan MK tersebut program deregulasi untuk investasi dari pemerintah secara terpadu (pusat dan daerah) akan terhambat. “Karena saat ini masih banyak Perda yang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi dan memperpanjang birokrasi perizinan investasi lokal dan nasional serta internasional,” katanya.

“Di sisi lain, saya sebagai Mendagri juga sangat tidak yakin MA mampu membatalkan Perda dalam waktu dekat atau singkat karena harus satu per satu diputuskan. Pengalaman pada tahun 2012, hanya ada dua Perda yang dibatalkan oleh MA,” katanya.

Tjahjo menyatakan Kemendagri akan mengajak Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia untuk mencari jalan keluar untuk masalah itu.

Gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan kewenangan Mendagri dalam membatalkan Perda dimohonkan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), sebagaimana yang tercantum pada pasal 251 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

MK membatalkan pasal tersebut karena dianggap bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945.

EDITOR: Harun S

Langganan berita lewat Telegram
loading...

9 KOMENTAR

  1. Maka dari itu, Sebaiknya menyusun Perda jangan “sembarangan”. Penyusunan Perda harus hati2 dan berfikir visioner, jadi produknya benar2 teruji, Tidak bentar2 dievaluasi, bentar2 dibatalkan, bentar – bentar direvisi. PEMBOROSAN ANGGARAN. Denger2 DPRP membutuhkan anggaran Milyaran untuk 1 Perda untuk Studi Banding, rapat, dll. Nah kalo Produk Perdanya asal jadi kan sayang banget.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU