Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan hingga Oktober 2017.

“Di Jawa Barat kekeringan melanda 496 desa di 176 kecamatan dan 27 kabupaten/kota sehingga berdampak kepada 936.328 jiwa penduduk. Delapan kepala daerah kabupaten/kota telah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan yaitu Kabupaten Ciamis, Cianjur, Indramayu, Karawang, Kuningan, Sukabumi, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya.Begitu pula halnya dengan di Jawa Timur, kekeringan melanda 588 desa di 171 kecamatan dan 23 kabupaten/kota,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB‎, Sutopo Purwo Nugroho lewat rilis yang diterima SERUJI, Jumat (8/9).

Di Provinsi DI Yogyakarta, kekeringan melanda di 10 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Di 10 kecamatan tersebut ada 32 desa yang terdampak kekeringan , ada 12.721 Jiwa di dalam 7.621 KK yang terdampak kekeringan di musim kemarau ini. Penyaluran air bersih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan.

Di Nusa Tenggara Barat, kata Sutopo, kekeringan melanda 318 desa di 71 kecamatan yang tersebar di 9 kabupaten meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Sebanyak 640.048 jiwa atau 127.940 KK masyarakat terdampak kekeringan.

Sedangkan di sembilan kabupaten di Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan mengalami darurat kekeringan. Hal itu menyusul sumber-sumber mata air mulai mengering. Sembilan kabupaten yang melaporkan darurat kekeringan itu adalah Flores Timur, Rote Ndao, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Sabu Raijua.

Sedangkan kekeringan dan dampaknya di Provinsi Banten, dan Bali masih dilakukan pendataan. Sebagian besar daerah-daerah yang terlanda kekeringan adalah daerah-daerah yang pada tahun-tahun sebelumnya juga mengalami kekeringan. Masih tingginya kerusakan lingkungan dan daerah aliran sungai menyebabkan sumber air mengering. Pasokan air di sungai menyusut drastis selama musim kemarau. Di satu sisi kebutuhan air masih meningkat sehingga kekeringan menahun masih terjadi di wilayah tersebut.

Sutopo menjelaskan, upaya yang dilakukan untuk jangka pendek adalah bantuan dropping air bersih melalui tangki air. BPBD Bersama SKPD, relawan dan dunia usaha telah menyalurkan jutaan liter air bersih kepada masyarakat. Beberapa daerah dijadwal untuk pengiriman bantuan air bersih karena keterbatasan mobil tangki air.

“Air bersih ini untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak. Sedangkan untuk mandi dan cuci warga harus memanfaatkan sumber-sumber mata air dari sungai atau embung-embung. BNPB memberikan bantuan dana siap pakai kepada BPBD yang telah menetapkan status darurat untuk menangani kekeringan,” kata Sutopo.

Menurut Sutopo, upaya mengatasi kekeringan sudah dilakukan setiap tahun, namun upaya ini belum dapat menuntaskan semuanya. Pembangunan sumur bor, pembangunan perpipaan, pemanenan hujan, pembangunan embung, bendung dan waduk telah dapat mengurangi dampak kekeringan. Namun, upaya-upaya ini masih akan terus dilakukan ke depan.