Fahira: Yang Genting Itu Utang Negara, Bukan Ormas

5
424
Fahira Idris, Senator asal Jakarta.

JAKARTA – Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) melahirkan banyak kontroversi dan kegaduhan baru. Keadaan mendesak dan genting untuk menyelesaikan masalah hukum terkait ormas secara cepat tanpa proses pengadilan sehingga butuh Perppu dianggap berlebihan dan melangkahi kewenangan pengadilan sebagai salah satu pilar demokrasi.

Senator Jakarta Fahira Idris memandang UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas masih memadai digunakan Pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, tentunya melalui mekanisme pengadilan sebagai salah satu ciri negara demokrasi. Pada Bab Larangan (Pasal 59 ayat 4) UU No.17 Tahun 2013 sudah jelas dinyatakan bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

“Yang punya potensi membuat negeri ini genting adalah utang luar negeri kita yang semakin membengkak, bukan soal aturan ormas, karena undang-undang ormas yang sekarang masih mamadai. Presiden fokus saja menyelesaikan soal utang ini, biarkan menteri-menteri terkait mengurusi ormas-ormas antipancasila dan menyeret mereka ke pengadilan,” tukas Fahira Idris, di Jakarta (17/7).

Menurut Fahira, yang membedakan negara demokrasi dan bukan demokrasi adalah sejauh mana lembaga peradilan diberi peran dalam menjaga check and balance dari pemegang kekuasaan. Jika negara tersebut demokratis maka lembaga peradilan menjadi aktor kunci menjaga check and balance dari pemegang kekuasaan sehingga akuntabilitasnya terjaga sebagaimana aturan main dari demokrasi. Lembaga peradilan dalam negara demokrasi juga sebagai pemasti agar tidak ada kebijakan pemegang kekuasaan yang melanggar HAM.

“Publik tidak bisa disalahkan jika menganggap Perppu ini menyemai benih-benih otoriter. Karena sekali lagi dalam negara demokrasi hanya lembaga peradilan yang paling obyektif memutuskan sebuah tindakan itu pelanggaran hukum atau tidak, bukan Pemerintah. Oleh karena itu, membubarkan ormas lewat pengadilan menjadi konsekuensi jika bangsa ini ingin tetap teguh memegang prinsip demokrasi,” tegas Fahira.

Terbitnya Perppu ini, lanjut Fahira, menunjukkan rezim saat ini sukanya menempuh jalan pintas dan sporadis dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, walau cara pintas tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah kita sepakati bersama sejak reformasi yaitu demokrasi.

“Saya harap DPR tidak menjadi ‘stempel Pemerintah’ dengan menerima Perppu ini. Kerena jika masyarakat menggugatnya ke MK dan dikabulkan, akan menurunkan wibawa Pemerintah dan DPR sendiri. Kita mendukung pembubaran ormas yang antipancasila, tetapi harus lewat pengadilan,” pungkas Fahira. (Hrn)

loading...

5 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Polisi Temukan Dua Kardus Miras di Pelabuhan Tahuna

MANADO, SERUJI.CO.ID - Polisi menemukan dua dus sekitar 46 botol minuman keras (miras) beralkohol jenis captikus pada sebuah kapal yang berlabuh di Pelabuhan Tahuna,...

Pakde Karwo Pastikan Sanksi ASN Yang Berfoto Tunjukkan Dukungan ke Gus Ipul-Puti

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jatim Soekarwo memastikan telah memberi sanksi terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak netralan di Pilgub Jatim 2018, dengan berfoto...
Korban Miras Oplosan

Korban Miras Oplosan di RSUD Dr Soetomo Kian Bertambah

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Korban akibat menenggak minuman keras kian bertambah di Surabaya. Hingga kini terhitung sudah puluhan korban miras merasakan pesakitan di Rumah Sakit,...

Menangkan Pemilu 2019, Gerindra Bentuk Laskar Merah Putih

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Partai Gerindra Jatim tampaknya tak setengah-setengah dalam mengejar target Pemilu 2019 mendatang. Partai besutan Prabowo Subianto tersebut menargetkan sebanyak-banyaknya perolehan pemilu...

IFC: Indonesia Diharapkan Jadi Mode Busana Muslim Dunia

BOGOR, SERUJI.CO.ID - National Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC) Ali Charisma mengatakan pertemuan dengan Presiden Jokowi menawarkan program konkrit membawa dunia ke Indonesia untuk...