Fahira: Yang Genting Itu Utang Negara, Bukan Ormas

5
397
Fahira Idris, Senator asal Jakarta.

JAKARTA – Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) melahirkan banyak kontroversi dan kegaduhan baru. Keadaan mendesak dan genting untuk menyelesaikan masalah hukum terkait ormas secara cepat tanpa proses pengadilan sehingga butuh Perppu dianggap berlebihan dan melangkahi kewenangan pengadilan sebagai salah satu pilar demokrasi.

Senator Jakarta Fahira Idris memandang UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas masih memadai digunakan Pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, tentunya melalui mekanisme pengadilan sebagai salah satu ciri negara demokrasi. Pada Bab Larangan (Pasal 59 ayat 4) UU No.17 Tahun 2013 sudah jelas dinyatakan bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

“Yang punya potensi membuat negeri ini genting adalah utang luar negeri kita yang semakin membengkak, bukan soal aturan ormas, karena undang-undang ormas yang sekarang masih mamadai. Presiden fokus saja menyelesaikan soal utang ini, biarkan menteri-menteri terkait mengurusi ormas-ormas antipancasila dan menyeret mereka ke pengadilan,” tukas Fahira Idris, di Jakarta (17/7).

Menurut Fahira, yang membedakan negara demokrasi dan bukan demokrasi adalah sejauh mana lembaga peradilan diberi peran dalam menjaga check and balance dari pemegang kekuasaan. Jika negara tersebut demokratis maka lembaga peradilan menjadi aktor kunci menjaga check and balance dari pemegang kekuasaan sehingga akuntabilitasnya terjaga sebagaimana aturan main dari demokrasi. Lembaga peradilan dalam negara demokrasi juga sebagai pemasti agar tidak ada kebijakan pemegang kekuasaan yang melanggar HAM.

“Publik tidak bisa disalahkan jika menganggap Perppu ini menyemai benih-benih otoriter. Karena sekali lagi dalam negara demokrasi hanya lembaga peradilan yang paling obyektif memutuskan sebuah tindakan itu pelanggaran hukum atau tidak, bukan Pemerintah. Oleh karena itu, membubarkan ormas lewat pengadilan menjadi konsekuensi jika bangsa ini ingin tetap teguh memegang prinsip demokrasi,” tegas Fahira.

Terbitnya Perppu ini, lanjut Fahira, menunjukkan rezim saat ini sukanya menempuh jalan pintas dan sporadis dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, walau cara pintas tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah kita sepakati bersama sejak reformasi yaitu demokrasi.

“Saya harap DPR tidak menjadi ‘stempel Pemerintah’ dengan menerima Perppu ini. Kerena jika masyarakat menggugatnya ke MK dan dikabulkan, akan menurunkan wibawa Pemerintah dan DPR sendiri. Kita mendukung pembubaran ormas yang antipancasila, tetapi harus lewat pengadilan,” pungkas Fahira. (Hrn)

BAGIKAN
loading...

5 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Ustadz Mokhammad Nasih

Tulisan Pesantren Dijual dan Isu Dolly Buka Kembali, Ini Klarifikasinya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pimpinan Pondok Pesantren Jauharotul Hikmah (JH), ustadz Mokhammad Nasih melakukan klarifikasi tulisan yang akhir-akhir ini viral di media sosial terkait pemberitaan...
Rudi Suhartanto

Amankan Pilkades, DPMD Bentuk Panitia Pengawas

SERANG, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 34 desa di Kabupaten Serang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 November mendatang. Sekretaris...

Jatim Jadi Tuan Rumah Workshop APPSI 2017

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Jawa Timur menjadi tuan rumah penyelenggaraan workshop Assosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada tanggal 21-23 November 2017. Workshop yang...

KANAL WARGA TERBARU

Sanad Menghilangkan Fitnah Berita

Contoh, ada seorang yang mengabarkan sebuah berita :"Ada penyusup di HMI, jadi bertindak rusuh!". Yang membaca bisa salah persepsi. Ada yang memahami masuknya penyusup saat...

Fenomena Lepas Jilbab

Lepas jilbab dalam bahasan ini bermakna melepas jilbab dengan niat tidak menutup aurat yang seharusnya tidak diperlihatkan. Penekanannya bukan untuk menyalahkan pihak yang setuju...
KH. Luthfi Bashori

SELAGI PEMIMPIN ITU MASIH SHALAT, JANGAN DIPERANGI SECARA FISIK

Luthfi Bashori St. Ummul Mukminin St. Ummu Salamah Ra menuturkan, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesungguhnya akan diangkat penguasa di kalanganmu, lalu engkau ketahui mereka...