Fahira: Yang Genting Itu Utang Negara, Bukan Ormas

5
409
Fahira Idris, Senator asal Jakarta.

JAKARTA – Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) melahirkan banyak kontroversi dan kegaduhan baru. Keadaan mendesak dan genting untuk menyelesaikan masalah hukum terkait ormas secara cepat tanpa proses pengadilan sehingga butuh Perppu dianggap berlebihan dan melangkahi kewenangan pengadilan sebagai salah satu pilar demokrasi.

Senator Jakarta Fahira Idris memandang UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas masih memadai digunakan Pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, tentunya melalui mekanisme pengadilan sebagai salah satu ciri negara demokrasi. Pada Bab Larangan (Pasal 59 ayat 4) UU No.17 Tahun 2013 sudah jelas dinyatakan bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

“Yang punya potensi membuat negeri ini genting adalah utang luar negeri kita yang semakin membengkak, bukan soal aturan ormas, karena undang-undang ormas yang sekarang masih mamadai. Presiden fokus saja menyelesaikan soal utang ini, biarkan menteri-menteri terkait mengurusi ormas-ormas antipancasila dan menyeret mereka ke pengadilan,” tukas Fahira Idris, di Jakarta (17/7).

Menurut Fahira, yang membedakan negara demokrasi dan bukan demokrasi adalah sejauh mana lembaga peradilan diberi peran dalam menjaga check and balance dari pemegang kekuasaan. Jika negara tersebut demokratis maka lembaga peradilan menjadi aktor kunci menjaga check and balance dari pemegang kekuasaan sehingga akuntabilitasnya terjaga sebagaimana aturan main dari demokrasi. Lembaga peradilan dalam negara demokrasi juga sebagai pemasti agar tidak ada kebijakan pemegang kekuasaan yang melanggar HAM.

“Publik tidak bisa disalahkan jika menganggap Perppu ini menyemai benih-benih otoriter. Karena sekali lagi dalam negara demokrasi hanya lembaga peradilan yang paling obyektif memutuskan sebuah tindakan itu pelanggaran hukum atau tidak, bukan Pemerintah. Oleh karena itu, membubarkan ormas lewat pengadilan menjadi konsekuensi jika bangsa ini ingin tetap teguh memegang prinsip demokrasi,” tegas Fahira.

Terbitnya Perppu ini, lanjut Fahira, menunjukkan rezim saat ini sukanya menempuh jalan pintas dan sporadis dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, walau cara pintas tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah kita sepakati bersama sejak reformasi yaitu demokrasi.

“Saya harap DPR tidak menjadi ‘stempel Pemerintah’ dengan menerima Perppu ini. Kerena jika masyarakat menggugatnya ke MK dan dikabulkan, akan menurunkan wibawa Pemerintah dan DPR sendiri. Kita mendukung pembubaran ormas yang antipancasila, tetapi harus lewat pengadilan,” pungkas Fahira. (Hrn)

Komentar

BACA JUGA

Bhayangkara FC Yakin Dengan Kemampuan Tim Mereka

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Juara GoJek Traveloka Liga 1 Bhayangkara FC merasa yakin dengan kemampuan tim yang dianggap dapat melalui jadwal padat di kompetisi sepanjang...

DPR Sudah Terima Usulan Calon Gubernur BI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Pimpinan DPR RI sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo perihal usulan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023. Anggota Komisi XI DPR...

Kasus Pencabulan Siswa, Sekolah Dinilai Tidak Peka Terhadap Aduan Orang Tua Korban

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kasus pencabulan pada siswa yang terjadi di sekolah swasta di Surabaya, sebenarnya bisa diatasi sejak awal jika pihak sekolah peka terhadap...

Polda Metro Akan Periksa Elvy Sukaesih Pada Senin Depan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berencana memeriksa pedangdut senior Elvy Sukaesih terkait dugaan penyalahgunaan narkoba putrinya, Dhawiya Zaida, pada...
Febri Diansyah

KPK Periksa Tujuh Saksi Kasus Bupati Kebumen

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh saksi dalam penyidikan terkait tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen...
loading...
DANUR

‘Metamorfosis UPK PPK-PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDesa Bersama’

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan bentukan Pemerintah Pusat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sejak Zaman Presiden Habiebie (1998) Program Padat Karya yang bertujuan memberdayakan...

Mahasiswa Siap Amankan Pilkada Jatim

Surabaya - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Timur mengajak mahasiswa di wilayah itu menyukseskan Pilkada damai melalui sebuah acara yang dikemas "cangkrukan" di Mapolda...
Al Battani

Penemu Kala Revolusi Bumi Ternyata Muslim

Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Revolusi bumi ini bisa terjadi akibat tarik menarik antara gaya gravitasi bumi dengan gaya gravitasi...