Dr. Suparto : Indonesia adalah Negara Berdasarkan Agama

SURABAYA – Dr. Suparto Wijoyo, Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair), menegaskan Indonesia adalah negara berdasarkan agama.

“Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan Indonesia bukan negara berdasar agama, justru konstitusi kita menegaskan Indonesia negara berdasarkan agama,” ungkap Suparto dalam acara diskusi “Oase Bangsa” yang diselenggarakan Radio Suara Muslim di Hotel Mercure Mirama, Surabaya, hari ini, Rabu (8/3).

Suparto menjelaskan bahwa dalam UUD 1945 dengan tegas dinyatakan di pasal 29 ayat 1 bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. “Tidak ada satupun pasal yang menyebutkan Indonesia yang berdasarkan Konstitusi, berdasarkan hukum, tapi justru tegas menyatakan Indonesia negara Ketuhanan, negara agama,” katanya.

Dalam acara diskusi yang kali ini mengangkat topik “Menggagas Pemimpin berkualitas”, Suparto juga mengingatkan bahwa ia mengkhawatirkan kondisi kepemimpinan bangsa saat ini, yang seolah makin menjauhkan agama dalam urusan kenegaraan.

“Kuat kesan para pemimpin saat ini dan opini yang dibangun, bahwa urusan negara ini tidak bisa membawa-bawa agama. Padahal tidak demikian, bahkan pemimpin itupun disumpah saat dilantik atas nama Tuhan,” jelas Suparto.

Lebih lanjut, Suparto juga mengingatkan bagi umat Islam agar bisa melahirkan pemimpin bangsa harus dilakukan secara bersama, dan tanggungjawab organisasi Islam punya besar untuk itu.

“Ormas Islam yang jelas-jelas membawa nama Islam, mestinya harus membuat pilihan yang jelas dan tegas mendukung pemimpin Islam, tidak bisa netral, karena Ormas Islam bukan KPU (Komisi Pemilihan Umum -red), yang memang mesti netral,” tutup Suparto.

2 KOMENTAR

  1. SECARA TIDAK LANGSUNG DR. SUPARTO MENEKANKAN BAHWA ORGANISASI ISLAM HARUS MEMILIH PEMIMPIN ISLAM, ORGANISASI KATHOLIK HARUS MEMILIH PEMIMPIN KATHOLIK, DAN BEGITU SETERUSNYA. ITU BETUL 100%. TAPI, UNTUK MEMILIH PEMIMPIN PEMERINTAHAN, SEORANG BERAGAMA MEMILIKI KEBEBASAN UNTUK MEMILIH SEORANG PEMIMPIN YANG BERBEDA AGAMA KARENA SEORANG PEMIMPIN PEMERINTAHAN AKAN MENGATUR SEBUAH WILAYAH YANG TERDIRI DARI BERMACAM-MACAM UMAT BERAGAMA. SAYA MOHON AGAR DR. SUPARTO BERHATI-HATI DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT DI REPUBLIK YANG SUDAH KISRUH KARENA MASALAH AGAMA INI.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.