Darmin Enggan Komentari Rencana Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution enggan mengomentari rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa yang kini kajiannya masih dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Itu biarlah studinya selesai dahulu dari Bappenas,” kata Darmin usai rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (6/7).

Sebelumnya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sempat menuturkan bahwa Presiden RI Joko Widodo meminta pihaknya melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara.

Pada akhir tahun ini, lanjut Bambang, Bappenas menargetkan akan merampungkan kajian terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara tersebut.

Dengan selesainya kajian tersebut, persiapan-persiapan untuk merealisasikan rencana pemindahan ibu kota tersebut mulai dapat dilakukan.

Pemindahan ibu kota negara sendiri dinilai memang harus dilakukan ke luar Pulau Jawa mengingat ketersediaan lahan yang lebih memadai. Kendati demikian, Bappenas belum menyebutkan secara spesifik di mana lokasi tujuan pemindahan ibu kota negara tersebut. Kalimantan disebut-sebut sebagai tempat tujuan pemindahan ibu kota tersebut.

Bappenas juga menyebutkan ada beberapa kota kandidat yang berpotensi menjadi ibu kota baru, salah satunya adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Terkait dengan munculnya nama Palangkaraya sebagai kandidat ibu kota baru karena hal tersebut juga pernah digagas oleh presiden pertama Indonesia Soekarno.

Soekarno pernah mewacanakan agar ibu kota dapat berpindah ke Palangkaraya, tepatnya pada tahun 1950-an. Proklamator kemerdekaan tersebut bahkan pernah mengunjungi kota yang terletak di tengah Indonesia itu untuk meninjau perkembangan kota yang dilintasi Sungai Kapuas tersebut.

Bambang mengatakan bahwa saat ini Tim Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kemudian kesiapan dan ketersediaan lahan, hingga sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut.

Rencana pemindahan ibu kota sendiri muncul kembali karena dinilai adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru.

Pulau Jawa dianggap terlalu mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia. Itu pun aktivitas perekonomian di Jawa lebih banyak terkonsentrasi di kawasan Jabodetabek atau DKI Jakarta, belum merata ke seluruh lapisan.

Bila rencana tersebut benar-benar terealisasi, lanjut Bambang, beban Jakarta yang kini dianggap terlalu berat karena berperan ganda sebagai pusat pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnis, dapat berkurang. (Hrn)

Sumber:Antara

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.