[Cek Fakta] Hoaks: Jokowi Disebut Gunakan Rp36 Triliun Dana Haji Untuk Infrastruktur

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Beredar di media sosial gambar Presiden Jokowi dengan tulisan di atasnya yang menggambarkan seolah pemerintah telah menggunakan dana haji sebesar Rp36 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

“Tercyduk! Lebih Dari 36 TRILIUN Dana Haji Sudah Dipakai Oleh Pemerintah. Berdasarkan laporan Menteri Keuangan, sampai dengan tahun 2016 jumlah dana haji yang dipinjam oleh pemerintah mencapai Rp35,65 triliun. Dana tersebut digunakan oleh Jokowi untuk membiayai pembangunan infrastruktur,” bunyi tulisan tersebut.

Gambar tersebut diposting oleh akun facebook @bagaz.boriienk (Bagaz Borienk SilverQueen Caramell) ke sebuah group terbuka di facebook.

Penelusuran FAFHH Posting Soal Dana Haji Tersebut Adalah Hoaks

Posting hoaks di facebook yang sebut pemerintah gunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur,

Berdasarkan penelusuran Adi Syafitrah, anggota Forum Anti Fitnah Hasut dan Hoax (FAFHH), yang dipublish di portal cek fakta turnbackhoax.id, menemukan tujuh media online nasional memberitakan yang menegaskan tidak ada dana haji yang digunakan untuk membangun infrastruktur.

Ketujuh media online nasional kredible tersebut adalah kompas.com, detik.com, merdeka.com, kontan.co.id, tempo.co, liputan.com, dan suara.com. Dan hoaks terkait dana haji juga pernah dicek fakta di turnbackhoax.id pada November 2017 dan Oktober 2018.

Berdasarkan hal tersebut Adi menyimpulkan bahwa konten yang dibagikan oleh akun facebook @bagaz.boriienk tersebut adalah disinformasi atau ‘Konten yang Menyesatkan’.

Berikut Pemberitaan dari Ketujuh Media Kredible Tersebut;

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menegaskan, tidak ada penyaluran pengelolaan dana haji untuk infrastruktur. Hal tersebut untuk menampik anggapan bahwa pemerintah menggunakan dana haji untuk infrastruktur.

“Tidak benar, tidak ada satu Rupiah pun dana kelola haji digunakan untuk infrastruktur,” ujar Anggito di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Anggito menjelaskan, pihaknya memang akan menginvestasikan dana haji ke beberapa sektor di luar infrastuktur seperti pengadaan katering di Arab Saudi dan kerja sama dengan maskapai penerbangan untuk pemberangkatan jamaah haji.

“Investasi langsung mengutamakan terkait jamaah haji, hotel, katering, bukan di Indonesia. Menurut saya secara subtansi tidak ada yang dilanggar, kami berorientasi untuk berinvestasi yang terkait jamaah haji,” jelasnya.

Jenis investasi lain kata Anggito adalah melakukan pembelian surat berharga syariah dan obligasi. “Kita beli obligasi, kita beli syariah berharga, kami tidak mlakukan investasi langsung,” tandasnya.

Cek Fakta lengkap di sini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.