BPN Prabowo-Sandi Luruskan Klaim Menteri PUPR soal Tol Trans Jawa

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, meluruskan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang menyebut pemerintahan Jokowi berhasil membangun 616 kilometer jalan tol Trans Jawa dalam 4 tahun. Sedangkan pemerintahan periode sebelumnya, disebut Basuki, hanya membangun Jalan Tol Trans Jawa sepanjang 75 km.

Suhendra menilai pernyataan Menterri PUPR tentang keberhasilan pemerintahan Jokowi membangun jalan tol Trans Jawa itu hanyalah klaim sepihak.

“Ini pendapat Basuki Hadimuljono sangat ngawur. Mengecilkan prestasi pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Ini harus dikoreksi agar publik mengetahui fakta yang sebenarnya,” kata Suhendra dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat (21/12).

Suhendra mengatakan, jalan tol trans di Indonesia merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan tol nasional. Sehingga, pembangunan itu tidak bisa dilihat terpisah satu dengan lainnya.

“Membangun jalan tol tersebut ada periodesasi waktunya atau masa pelaksanaan konstruksi yang terkadang tidak berbanding lurus dengan periode pemerintahan atau masa jabatan seorang presiden. Melihatnya harus utuh, tidak bisa terpisah,” ujarnya.

Baca juga: Jakarta-Surabaya Terhubung: Jokowi Selesaikan 616 Km, Sementara SBY Sepanjang 75 Km

Dijelaskan oleh Suhendra, sejak 1995-1997, pemerintahan Soeharto melakukan upaya percepatan pembangunan jalan tol 19 ruas sepanjang 762 km yang di dalamnya terdapat ruas Trans Jawa. Namun pembangunan 19 ruas jalan tol ditunda akibat krisis moneter.

Upaya percepatan pembangunan jalan tol digiatkan kembali melalui Keputusan Presiden 7/1998 yang mengatur kerja sama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden 15/2002, yang memberi ruang untuk mengevaluasi proyek-proyek jalan tol yang tertunda pada waktu lalu.

Pada masa jelang berakhir pemerintahan Megawati, Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan disahkan. Selanjutnya turunan undang-undang tersebut adalah terbitnya Peraturan Pemerintah 15/2005 tentang Jalan Tol, yang dirilis pada masa pemerintahan SBY.

“Jalan tol Trans Jawa juga menjadi prioritas utama Presiden SBY pada masa pemerintahannya. Kala itu, SBY memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto berfokus membangun 24 ruas tol Trans Jawa,” katanya.

Mantan Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum ini memerinci sejumlah ruas tol yang dibangun pada era SBY, di antaranya ruas tol Cipali sepanjang 116,75 km dan ruas tol Semarang-Solo seksi I, II, III sepanjang 40,4 km.

Pada era tersebut juga diresmikan ruas tol Surabaya-Mojokerto (kisaran 15-20 km) dan Mojokerto-Kertosono. Sementara ruas tol Solo-Ngawi-Kertosono mulai dikonstruksi.

“Jadi, peresmian tol Trans Jawa saat ini dilakukan merupakan satu kesatuan rangkaian pembangunan jaringan jalan tol di Pulau Jawa,” pungkasnya. (SU05)

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER