Bantah Informasi 5.000 Santri Ikut Aksi 22 Mei, Ponpes Buntet: Hoaks dan Dipastikan Fitnah

CIREBON, SERUJI.CO.ID – Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Buntet Cirebon, Jawa Barat, KH. Adib Rofiuddin memastikan bahwa informasi mengenai keberangkatan sekitar 5.000 santri untuk ikut aksi 22 Mei atau ‘people power’ di Jakarta adalah fitnah dan informasi bohong alias hoaks.

“Saya dapat informasi sore kemarin, terkait beredarnya informasi 5.000 santri Buntet ke Jakarta dan itu dipastikan fitnah,” kata KH. Adib di Cirebon, Senin (20/5).

Ditegaskan KH Adib, Pondok Buntet Pesantren sama sekali tidak melakukan pengerahan santri untuk berangkat ke Jakarta. Tidak hanya itu pada acara reuni 212 saja, Pondok Buntet Pesantren melarang keras kepada santri dan alumni untuk menghadirinya.

“Untuk hadir di saat reuni 212 saja kami larang, apalagi sekarang ini ‘people power’, yang akan mengganggu perjalanan demokrasi bangsa Indonesia,” tuturnya.

KH Adib mengatakan ribuan santri Pondok Buntet Pesantren saat ini masih melakukan aktivitas pengajian di bulan Ramadhan dan baru selesai sekitar tanggal 17 Ramadhan nanti.

Ia menegaskan apabila ada berita atau informasi terkait ikut sertanya santri Pondok Buntet Pesantren dipastikan itu tidak benar.

“Santri masih ‘ngaji pasaran’ (pengajian di bulan Ramadhan) dan paling cepat tanggal 23 Mei baru selesai,” ujarnya.

Adib meminta kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi, terhadap ajakan-ajakan elite politik yang bisa membuat kegaduhan di masyarakat.

Terkait dengan hasil Pemilu serentak, KH Adib meminta masyarakat untuk menunggu keputusan KPU pada 22 Mei nanti. Dan ia juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk menerima apapun hasil keputusannya.

“Yang kalah harus legawa dan yang menang jangan jumawa. Mari kembali bergandengan tangan, untuk membangun Indonesia untuk menjadi negara yang aman dan tentram,” ucapnya.

Ketua Tim Media Pondok Pesantren Buntet, Mubarok Hasanuddin mengatakan, mengenai informasi adanya pengerahan santri Buntet ke Jakarta, ia dapatkan dari salah satu alumni di Jakarta.

Informasi tersebut didapatkan dari salah satu WA group kelompok masyarakat di Jakarta. Dalam informasi yang disebarkan, disebutkan bahwa 5 000 santri Buntet ke Jakarta dengan ditambahi foto kerumunan massa berpeci.

“Sehingga alumni yang mendapatkan informasi itu, langsung melaporkan ke kami,” ungkapnya.

Mubarok mengaku sudah menelusuri pihak yang menyebarkan informasi bohong tersebut, dari hasil penelusurannya, pelaku mengaku mendapatkan informasi tersebut dari rekannya dan hanya ikut membagikan saja.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan