Akui Elektabilitasnya Tertinggal dari Prabowo, Begini Kata Jokowi

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Calon Presiden nomor urut 01 yang juga petahana, Jokowi mengakui bahwa elektabilitasnya tertinggal cukup jauh, mencapai lebih dari 10 persen, dari calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, di Provinsi Riau.

“Ini saya sampaikan apa adanya. Survei internal terakhir kita baru dapat 42 persen, yang di sana sudah dapat 54 persen,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-KH Ma’ruf Provinsi Riau,  di Hotel Prime Park, Kota Pekanbaru, Sabtu (15/12).

Menghadapi kenyataan tersebut, Jokowi meminta kepada TKD dan pendukungnya tidak pesimistis.

“Nggak usah pesimis. Saya yakin dengan militansi bapak ibu, target itu ndak sulit. Percaya saya. Percaya ndak?” tanya Jokowi.

BACA JUGA:  Terkait Janji PKS Adakan Reuni 212 di Istana, PDIP: Koq Aksi Jadi Program Kampanye?

“Percaya,” jawab peserta yang hadir kompak.

Jokowi mengungkapkan, TKD Riau menetapkan target kemenangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Riau sebesar 60 persen. Target itu bisa dicapai, kata Jokowi, jika kerja lebih keras, seperti pengenalan dan penjelasan ke masyarakat secara door to door.

“Seperti yang disampaikan ketua TKD targetnya kalau 60 persen itu menurut saya tidak sulit, tapi harus kerja lebih keras,” tuturnya.

Menurutnya, para pendukung harus turun langsung ke masyarakat untuk menjelaskan mengenai prestasi dan capaian pemerintah.

“Kalau hanya pasang baliho, mohon maaf, masyarakat saat ini sudah berbeda. Perlu dari hati ke hati,” pungkas manta Wali Kota Solo ini. (SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi