Adhie M Masardi: Polri Jangan Kesankan Pemerintahan Jokowi Lemah

15

Jakarta, Seruji.com– Langkah Polri dalam melindungi pemerintahan Joko Widodo dari kritik masyarakat, baik melalui media sosial, unjuk rasa maupun lewat forum-forum diskusi publik yang berlebihan, mengesankan pemerintahan benar-benar lemah.

Demikian tanggapan Adhie M Massardi saat dimintai komentarnya oleh wartawan terkait pemeriksaan pengamat politik/ekonom Dr Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, Msi sebagai saksi dalam lanjutan kasus makar yang konon direncanakan oleh putri proklamator (Bung Karno) Rachmawati Soekarnoputri, dkk awal Desember 2016.

“Tindakan Polri dalam melindungi pemerintahan Joko Widodo sudah melampui batas sehingga bukannya menjaga dan meningkatkan kewibawaan pemerintahan, justru malah mengesankan pemerintahan Presiden RI ke-7 ini lemah, tidak mau menerima kritik, dan anti-demokrasi,” katanya.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini mencontohkan penangkapan Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover, mentersangkakan musisi Ahmad Dhani dalam kasus penghinaan terhadap kepala negara, serta mentersangkakan tokoh-tokoh sepuh seperti Rachmawati, Kivlan Zen, Adityawarman, dll yang usianya sudah di atas 60 tahun.

Adhie setuju perlu tindakan prefentif, tapi seharusnya memakai jurus ‘menarik rambut dari timbunan tepung’ alias tidak mengguncangkan sendi-sendi persatuan dan tidak memanaskan suhu politik. Tapi yang lebih penting, tidak mengesankan pemerintahan ini rapuh.

Menurut jubir presiden era KH Abdurrahman Wahid ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat kuat. Selain telah memenangkan hati rakyat pada 2014, sekarang didukung penuh oleh parlemen dan sedang menjalankan kerja nyata menyangkut pembangunan infrastruktur yang  memerlukan investor dari luar negeri. Padahal investor akan masuk dengan nyaman kalau secara politik pemerintahannya kuat.

“Jadi Polri harus memahami struktur politik pemerintahan Joko Widodo yang kini sekuat mendiang Hugo Chaves saat memimpin Venuzuela, yang bahkan tak sanggup digulingkan oleh kekuatan oposisi yang didukung langsung AS karena rakyat sangat mencintainya.”

Dengan sedikit-sedikit menggunakan instrumen hukum di tangan aparat, membuat investor malah meregukan stabilitas politik di Tanahair, dan hal ini bisa membenarkan asumsi yang dibangun JP Morgan yang dalam risetnya menyebut Indonesia turun dua peringkat sebagai negara tujuan investasi.

“Padahal kita tahu, Menteri Keuangan sudah mengingatkan bahwa JP Morgan salah, dan untuk itu pemerintah kemudian memutus kontrak kerjasama dengan lembaga keuangan internasional itu,” kata Adhie.

Keterangan foto: Adhie M Masardi meminta Polri tidak melemahkan presiden Jokowi terkait penangkapan tokoh-tokoh. (foto ist)

“Terlebih memasuki kuartal pertama di awal tahun, guna mengantisipasi guncangan ekonomi domestik dan internasional, pemerintah perlu melakukan konsolidasi (penguatan) politik,” pungkas Adhie. (*)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama