Mendikbud Ingin Belajar Bocorkan Soal UNBK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta, Jumat (13/4), mengatakan ingin belajar bagaimana membocorkan soal ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

“Untuk UNBK, saya tidak tahu bagaimana orang bisa membocorkan itu. Saya ingin ditunjukkan di mana bocornya, dan saya ingin belajar bagaimana cara membocorkannya itu,” kata Muhadjir usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (13/4).

Dia menjamin soal-soal UNBK tidak mungkin bisa bocor ke publik mengingat sistem pelaksanaan ujian secara dalam jaringan (daring) sangat minim dengan celah kebocoran.

“Sistemnya itu sudah kami atur sedemikian rupa, sehingga baru lima menit sebelum ujian itu siswa baru mengetahui soalnya. Dan setiap soal itu unik, misalnya dalam satu kelas ada 40 siswa, mereka itu menghadapi soal yang berbeda,” tambahnya.

Dia mengatakan kebocoran soal ujian bisa saja terjadi di tingkat ujian sekolah berstandar nasional (USBN), karena bisa saja ada oknum tenaga pendidik sekolah dan aparat daerah yang “bermain” untuk membocorkan soal tersebut.

“Kalau ujian sekolah berstandar nasional itu memang dimungkinkan. Justru itulah ujian untuk guru-guru, apakah mereka bisa dipercaya atau tidak untuk USBN itu, termasuk juga aparat setempat,” ucapnya.

Terkait dengan adanya kebocoran soal UNBK, Muhadjir mengatakan hal itu harus menjadi perhatian seluruh pihak, baik dari pihak sekolah, guru, aparat keamanan, orang tua murid dan siswa.

“Jadi sekarang integritas tidak hanya dibebankan kepada siswa, tetapi integritas itu justru kita bebankan kepada guru dan aparat setempat. Kalau guru sudah tidak bisa dipercaya lagi, maka kita sudah tidak punya harapan lain,” ujarnya.

Sebanyak 1.983.568 siswa SMA/MA di Tanah Air mengikuti UN yang diselenggarakan pada 9 April hingga 12 April 2018. Dari jumlah peserta tersebut, sebanyak 1.812.565 peserta didik mengikuti UNBK yang berasal dari 18.353 satuan pendidikan atau 91 persen. Sisanya sebanyak 171.003 UN berbasis kertas pensil atau UNKP.

Pada jenjang SMA, provinsi yang menyelenggarakan 100 persen UNBK diantaranya Aceh, Banten, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

Beberapa pokok perbedaan pelaksanaan UN 2018 dengan tahun sebelumnya di antaranya adalah soal isian singkat yang terdapat pada mata pelajaran matematika jenjang SMA atau sederajat.

Kemudian, sertifikat hasil ujian nasional (SHUN) menggunakan tanda tangan digital, dan biaya untuk proktor dan pengawas ujian di satuan pendidikan menggunakan anggaran yang dibebankan pada dana bantuan operasional sekolah (BOS). (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Corpopreneur Yes! Entrepreneur No!

Kita tidak butuh lagi peningkatan jumlah atau persentase entrepreneur. Yang dibutuhkan adalah bagaimana membesarkan perusahaan-perusahaan gurem itu menjadi perusahaan perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan prinsipal yang karyawannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang.

Serangan Jantung, Tidak Hanya Disebabkan Oleh Kolesterol

Kolesterol yang tinggi memang penting sebagai faktor risiko, penyebab serangan jantung, tapi perlu diketahui bahwa kolesterol tidak berdiri sendiri, ada faktor risiko lain.

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.