DPR: Jelaskan Kepada Publik Buku Pelajaran Kontroversial

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menginginkan Badan Standar Nasional Pendidikan dan Kemendikbud menjelaskan kepada publik mengenai temuan adanya sejumlah buku pelajaran kontroversial yang mencantumkan kota Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

“Mereka harus memberikan klarifikasi, bahkan merevisi isi buku-buku tersebut. Karena dua lembaga itulah yang memiliki otoritas meneliti isi buku-buku pelajaran sebelum didistribusikan,” kata Abdul Fikri dalam rilis di Jakarta, Jumat (15/12).

Politisi PKS itu mengemukakan hal itu terkait dengan pemberitaan terkait adanya beberapa buku pelajaran yang menuliskan bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel.

Dia mengingatkan bahwa sesuai dalam UU Sistem Perbukuan yang telah disahkan, di Pasal 69 Ayat 3 dijelaskan bahwa Kejaksaan RI harus terlibat dalam pengawasan.

“Terutama soal substansi buku yang telah beredar. Kalau tidak, akan meresahkan masyarakat,” paparnya.

Dalam penelusurannya, ternyata buku yang memuat Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel itu tidak hanya ditulis oleh satu nama, melainkan juga di beberapa buku lain dengan penulis berbeda juga memuat hal yang sama. Bahkan, file pdf buku tersebut masih bisa diunduh dari laman di internet.

Di sisi lain, penyebutan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dalam buku pelajaran ini, bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang mengecam keras pernyataan sepihak Presiden AS Donald Trump.

“Juga ahistoris, karena negara-negara nonblok yang inisiatornya adalah Presiden RI pertama saat itu, yaitu Soekarno, berkomitmen untuk memerdekakan negara yang hadir dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung,” tuturnya.

Untuk itu, ujar dia, Kemendikbud agar bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk harus serius melakukan pemblokiran situs-situs yang masih memuat penyesatan opini publik itu.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menilai materi buku ajar yang berisi informasi ibukota Israel adalah Yerusalem merupakan tindakan yang fatal dan ceroboh.

“Harusnya tidak sekadar merevisi materi buku ajar tersebut, namun menarik seluruh buku yang beredar di pasaran dengan mengganti buku baru hasil revisi,” ungkap Reni.

Politisi PPP itu juga mendesak kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki proses produksi buku tersebut yang jelas-jelas telah meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan spirit Pancasila dan UUD 1945.

Dia menyatakan hal tersebut ironis karena peristiwa itu muncul setelah berlakunya UU No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Pasal 69 UU No 3 Tahun 2017 secara jelas disebutkan mekanisme pengawasan terhadap sistem perbukuan yang melibatkan pemerintah pusat, pemda dan pelaku perbukuan.

“Dalam kasus ini, saya meminta pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah untuk memberi perhatian secara serius terhadap penerbit tersebut. Bila perlu, seluruh cetakan dari penerbit tersebut untuk diaudit untuk mengantisipasi peristiwa sebelumnya terjadi lagi,” tegasnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

TERPOPULER