Muhammadiyah Apresiasi Masterplan Ekonomi Syariah Yang Diluncurkan Presiden Jokowi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas mengapresiasi peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 yang dilakukan Presiden Jokowi di Jakarta pada Selasa (14/5).

Anwar kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/5), mengatakan masterplan itu memiliki tujuan yang baik untuk pemerataan kesejahteraan.

“Sehingga daya beli masyarakat kita akan semakin meningkat dan ini tentu saja akan sangat baik,” kata Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Menurut Anwar, masterplan juga bertujuan memicu tumbuh dan kembang ekonomi di tengah masyarakat.

“Ini penting bagi kita karena dengan adanya mobilitas vertikal ini tentu diharapkan bentuk dan struktur kesejahteraan masyarakat kita yang tadinya seperti piramid akan berubah menjadi seperti belah ketupat,” katanya.

Secara ideal, katanya, iktikad politik dan tindakan nyata pemerintah dan regulator memang harus memperhatikan pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM), terutama dari sektor keuangan.

Anwar mengatakan di sektor keuangan dunia perbankan cenderung berpihak kepada usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen.

“Ini terlihat dari jumlah pembiayaan yang dikucurkan kepada mereka oleh dunia perbankan yang besarnya sekitar 80 persen sementara UMKM yang jumlahnya 99,99 persen dari total pelaku usaha yang ada di negeri ini hanya mendapatkan porsi pembiayaan yang sangat rendah atau kecil yaitu sekitar 20 persen,” ujarnya.

Menurut Anwar, keadaan itu memprihatinkan karena dampak dari keadaan itu dalam jangka menengah dan panjang akan menimbulkan kesenjangan semakin tajam antara usaha besar dan UMKM.

“Untuk itulah peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah ini dapat memberikan jawaban dan solusi sehingga ekonomi nasional akan tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih berkeadilan yang mendukung bagi terciptanya kebersamaan diantara anak bangsa,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo Subianto, “What Is To Be Done”: Catatan atas Pidato Prabowo

Pidato Prabowo Subianto menggelegar di bumi nusantara kemarin malam. Jutaan atau puluhan juta menyaksikan pidato visi-misi tersebut. Dari sisi pidato, Prabowo luar biasa, mampu sebagai "singa podium", yang menjelaskan pikiran-pikirannya seolah berinteraksi dengan suasana audiens dan seolah tanpa teks.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.