Muhammadiyah Apresiasi Masterplan Ekonomi Syariah Yang Diluncurkan Presiden Jokowi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas mengapresiasi peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 yang dilakukan Presiden Jokowi di Jakarta pada Selasa (14/5).

Anwar kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/5), mengatakan masterplan itu memiliki tujuan yang baik untuk pemerataan kesejahteraan.

“Sehingga daya beli masyarakat kita akan semakin meningkat dan ini tentu saja akan sangat baik,” kata Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Menurut Anwar, masterplan juga bertujuan memicu tumbuh dan kembang ekonomi di tengah masyarakat.

“Ini penting bagi kita karena dengan adanya mobilitas vertikal ini tentu diharapkan bentuk dan struktur kesejahteraan masyarakat kita yang tadinya seperti piramid akan berubah menjadi seperti belah ketupat,” katanya.

Secara ideal, katanya, iktikad politik dan tindakan nyata pemerintah dan regulator memang harus memperhatikan pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM), terutama dari sektor keuangan.

Anwar mengatakan di sektor keuangan dunia perbankan cenderung berpihak kepada usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen.

“Ini terlihat dari jumlah pembiayaan yang dikucurkan kepada mereka oleh dunia perbankan yang besarnya sekitar 80 persen sementara UMKM yang jumlahnya 99,99 persen dari total pelaku usaha yang ada di negeri ini hanya mendapatkan porsi pembiayaan yang sangat rendah atau kecil yaitu sekitar 20 persen,” ujarnya.

Menurut Anwar, keadaan itu memprihatinkan karena dampak dari keadaan itu dalam jangka menengah dan panjang akan menimbulkan kesenjangan semakin tajam antara usaha besar dan UMKM.

“Untuk itulah peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah ini dapat memberikan jawaban dan solusi sehingga ekonomi nasional akan tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih berkeadilan yang mendukung bagi terciptanya kebersamaan diantara anak bangsa,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pribumi vs Non Pribumi

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.