2017M – 1437H, Gelombang Pasang Resolusi Umat; Buih-Buih yang Bersinergi

Jakarta, Seruji.com– Masuk tahun Masehi 2017, Umat Islam kembali menorehkan sejarah. Sebagai kelanjutan Aksi Bela Islam 411 dan 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) bersama para ulama dan pengusaha muslim meluncurkan Koperasi Syariah 212, sebagai langkah awal pembangunan ekonomi syariah bagi umat Islam di Indonesia.

Grand Launching Koperasi Syariah 212 diadakan di Masjid Andalusia Islamic Center Sentul  City Bogor, Jumat (6/1/2017).  Hadir dalam  kesempatan itu antara lain   K.H Ma’ruf Amin (Ketua MUI),  Habib Rizieq (Ketua Dewan Pembina GNPFMUI),  Prof. Didin Hafidhuddin (Wk Ketua Pertimbangan MUI),  Ust. Bachtiar Nasir (Ketua GNPFMUI),  K.H Abdullah Gymnastiar (AA Gym),  Ust. Arifin Ilham,   Dr. Muhammad Syafii Antonio, Ekonom & Dewan Ekonomi Syariah MUI dan berbagai elemen umat Islam lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua MUI  KH. Ma’ruf Amin mengajak umat untuk menjadikan  berdirinya Koperasi Syariah 212 sebagai awal kebangkitan umat. Tak hanya kepada umat, Amin mengajak  seluruh ulama untuk bersatu menghadapi berbagai upaya pelemahan, mulai dari pelemahan ekonomi hingga kesatuan umat.

Sebelumnya, pimpinan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia Syafii Antonio menyoroti perlunya sentralisasi ekonomi Gerakan 212 untuk mewujudkan maslahah yang lebih besar.  Sebelum ini, menurutnya, semangat dan inisiatif umat  yang begitu besar bergerak secara parsial,  serta tidak terkoordinir dengan rapi.  Kondisi tersebut, jika dibiarkan akan membuat potensi umat yang begitu besar tidak bergerak optimal.

Berawal dari agenda umat untuk memperjuangkan surat Al-Maidah, dalam artian membela Al Qur’an secara keseluruhan,  sepanjang akhir tahun lalu umat Islam telah berhasil menorehkan beberapa catatan kebangkitan. Dimulai dari Aksi Bela Islam I pada tanggal 4 November (kemudian populer disebut sebagai Aksi Damai 411) dan Aksi Bela Islam II pada 2 Desember (Aksi Damai 212), umat Islam dinilai berhasil memperlihatkan nilai-nilai kebaikan ajaran Islam.  Bukan hanya  dalam kuantitas yang berhasil menghimpun jutaan peserta, namun juga dari sisi kualitas dengan aksi yang berlangsung secara damai dan tertib.

“Keberhasilan Aksi 212 telah mematahkan sejumlah mitos tentang umat Islam yang dianggap tidak bisa bersatu, selalu anaskis dan tidak punya kekuatan ekonomi. Kita tahu, yang hadir disana berasal dari lintas organisasi,kaum muda, kaum tua, bahkan dari pilihan politik yang berbeda. Tapi semuanya numplek blek di Monas dan sekitarnya”,  ujar Wahyudi Ibnu Yusuf, Ketua Lajnah Khusus Ulama DPD I HTI Kalsel yang hadir dalam aksi damai 212.

Gambaran kekuatan ekonomi umat itu tergambar lebih riil  melalui sumbangan infaq untuk aksi 411 yang menurut catatan Bendahara GNPF MUI  Luthfi Hakim mencapai lebih dari Rp 4 miliar.  “Pembuat laporan keuangan bingung, karena dana terus bertambah”, ujarnya akhir tahun lalu.

Beberapa  minggu sebelumnya,  Ketua DPP Majelis Ta’lim Wirausaha (MTW) UstazValentino Dinsi, MBA yang melihat kehadiran semua kalangan umat dalam aksi 411 mengajak umat untuk bergerak dari sisi ekonomi yang selama ini ia pandang menjadi kelemahan umat Islam. Dalam seminar “Menjadi Muslim Visioner” di Masjid Baitul Ihsan, Bank Indonesia, Jakarta, Ahad (20/11/2016),  Ketua Umum Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) tersebut  muncul dengan ide ekonomi berbasis masjid.

Wacana menjadikan masjid sebagai garda terdepan untuk membangun ekonomi umat berdasarkan tiga alasan. Pertama, meniru tauladan Rasulullah SAW yang mulai tahap pembangunan umat  Islam di Madinah dengan membangun masjid tersebih dahulu guna mempersaudarakan  kaum muslimin dan membangun pasar.   Alasan kedua, adalah banyaknya jumlah masjid dan mushola di Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 850 ribu di seluruh Indonesia. Dan terakhir adalah alasan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. (nb)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Disabilitas Mental dan Pemilu

Ketika Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa, muncul pertanyaan penderita penyakit jiwa mana yang diberikan hak untuk memilih?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.