Neurolog: Heparin Tidak Digunakan untuk Demensia

JAKARTA, SERUJI.CO.ID– Dokter ahli penyakit saraf (neurolog) yang juga anggota “International Advance Research” Asosiasi Alzheimer Internasional (AAICAD) dr Andreas Harry SpS (K) menyatakan bahwa heparin tidak digunakan untuk penyakit demensia (kepikunan) dan parkinson.

“Selain itu, juga tidak digunakan untuk beberapa penyakit lainnya,” katanya di Jakarta, Ahad (15/4).

Sejumlah penyakit lainnya yang semestinya tidak menggunakan heparin adalah vertigo, migraine (sakit kepala), trauma kepala, neuropati, disfungsi seksual, schizophrenia, hipertensi ensefalopati, dan hidrosefalus.

“Meski kenyataannya heparin, yang nota bene dikenal dalam ‘brain wash’ (cuci otak), dilakukan pada pasien dimaksud,” kata neurolog lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu.

Ia menjelaskan bahwa heparin sebagai antikoagulan (pengencer darah) telah digunakan berpuluh-puluh tahun untuk mencegah (preventif) terjadinya serangan stroke (brain attack) dan serangan jantung (heart attack).

“Namun, bukan sebagai pengobatan atau terapi penderita stroke infark, stroke pendarahan mikro,” katanya.

Sebagai tanggung jawab anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (Perdossi), ia mengapresiasi Dr dr Terawan Agus Putranto SpRad (K) RI (radiologi intervensi) yang telah membuktikan dalam disertasinya mengenai peran heparin untuk memperlancar aliran darah otak (cerebral blood flow) pada objek stroke iskemia kronik, dan bukan stroke infark ataupun pendarahan.

Namun, ia menjelaskan bahwa heparin dapat menimbulkan efek samping medis pendarahan otak hingga tiga persen, sebagaimana diketahuinya, sekaligus menangani pasien yang telah diberikan heparin dalam cuci otak.

Efek samping tersebut yakni terjadi pendarahan pada penderita stroke infak emboli, terjadi afasia sensorik (gangguan bicara berat) pada penderita trauma kepala temporal kiri (pusat bicara).

Terkait kontroversi Dr dr Terawan Agus Putranto SpRad (K) RI, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PB IDI menunda pemecatan sementara yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI.

Keputusan tersebut diberikan karena PB IDI masih memverifikasi pengumpulan bukti tambahan serta jawaban dr Terawan dalam forum pembelaan.

Komisi IX DPR RI pada Rabu (11/4) 2018 mengundang PB IDI dan Kementerian Kesehatan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk memperoleh klarifikasi secara langsung, terkait putusan IDI memecat sementara dr Terawan, yang kini ditunda.

Namun, RDP yang sedianya menghadirkan dr Terawan tidak berlangsung karena yang bersangkutan sedang berada di luar negeri.

Komisi IX kemudian memberikan sejumlah rekomendasi menanggapi polemik pemecatan itu, di antaranya agar Kementerian Kesehatan membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama dengan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan IDI guna menilai layak atau tidaknya metode Digital Substraction Angiogram (DSA) yang digunakan dr Terawan dalam terapi cuci otaknya, sebagai metode terapetik.

Kemudian, meminta agar Kemenkes, KKI, dan IDI untuk segera menyelesaikan permasalahan tentang dr Terawan, dan meminta ketiga lembaga tersebut untuk menjelaskan metode DSA itu kepada seluruh masyarakat sehingga tidak ada keresahan yang ditimbulkan.

Sementara itu, Kepala Balitbang Kementerian Kesehatan Siswanto mengatakan, hasil disertasi mengenai terapi cuci otak yang dilakukan dr Terawan memerlukan uji klinis tambahan.

Ia menambahkan metode cuci otak yang dilakukan dr Terawan dalam dunia kedokteran bersifat diagnosis, bukan kuratif. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Politisi Kampungan

Tragedi Lion JT-610: Urgensi Audit Maskapai Airline untuk Keselamatan Penerbangan

"Secara juridis bila terjadi suatu kecelakaan (accident) pesawat udara dalam kegiatan penerbangan maka Pemerintah juga dapat ditarik menjadi pihak yang harus bertanggungjawab sebagai suatu perbuatan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum" -Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER