Beresiko Terhadap Kesehatan, Vaksin Demam Berdarah Prancis Disarankan Tidak Digunakan

PARIS, SERUJI.CO.ID – Sebuah badan umum yang dekat dengan Kementerian Kesehatan Prancis pada tahun lalu menyarankan tidak menggunakan vaksin demam berdarah di luar negaranya, yang saat itu menjadi daerah terdampak demam berdarah, kata dokumen pengelola kesehatan.

Kekhawatiran seputar vaksin itu, yang dijual pembuat obat Prancis Sanofi dengan merek Dengvaxia, mendorong Filipina menghentikan penjualannya dan menunda program pemerintah untuk mengimunisasi ratusan ribu anak-anak.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Selasa (5/12) mengatakan mendukung keputusan Filipina hingga tersedia lebih banyak informasi. Badan tersebut mengatakan bahwa Kelompok Penasehat Ahli Strategis Imunisasi akan bertemu minggu depan, untuk meninjau kembali bukti yang ada.

WHO, mengeluarkan laporan yang mengidentifikasi risiko keamanan vaksin pada pertengahan 2016, merekomendasikan penggunaan vaksin tersebut hanya digunakan pada orang-orang yang terinfeksi demam berdarah sebelumnya.


Dokumen yang dikeluarkan pada 2016 oleh Haut Conseil de la Sante Publique, sebuah badan publik yang dekat dengan Kementerian Kesehatan Prancis, menunjukkan teritori luar Prancis juga memperingatkan adanya risiko terkait vaksin tersebut.

BACA JUGA:  Tanya Orangtua Anda, Apa Sebabnya Kakek-Nenek Anda Meninggal?

Badan kesehatan tersebut menyarankan pada Juni 2016 bahwa vaksin tidak digunakan di wilayah-wilayah seperti Kepulauan Karibia di La Martinique dan Guadalupe serta Guyana Prancis, dengan alasan bahwa keefektifannya tidak ditunjukkan pada orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terpapar virus tersebut.

Pada Oktober 2016, badan kesehatan tersebut juga memperingatkan risiko keamanan vaksin.

Demam berdarah adalah penyakit tropis disebabkan oleh nyamuk yang membunuh sekitar 20.000 orang per tahun dan menginfeksi ratusan juta orang lebih.

Brasil, yang berbagi perbatasan dengan Guyana Prancis, mengatakan pada Senin bahwa pihaknya telah menyarankan pembatasan penggunaan Dengvaxia, namun tidak menghentikan akses terhadap vaksin tersebut.

Dengvaxia disetujui di 19 negara dan digunakan di 11 negara. Pada saat ini, vaksin tersebut dikaji oleh pengelola kesehatan Eropa. (Reuters/Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi