Hari Ini, Jembatan Atas Laut Terpanjang di Dunia Diresmikan

BEIJING, SERUJI.CO.ID – Jembatan sepanjang 55 kilometer yang menghubungkan Zhuhai di Provinsi Ghuangdong menuju Makau, dan berakhir di Hong Kong (HZMB), mulai dibuka untuk umum setelah diresmikan oleh Presiden China Xi Jinping, Selasa (23/10).

Presiden Xi bersama para pejabat Pemerintah Provinsi Guangdong, Kepala Pemerintah Daerah Khusus Hong Kong Carrie Lam, dan Pemerintah Daerah Khusus Makau membuka jembatan tersebut dari gedung pemeriksaan penumpang terpadu di Zhuhai, Provinsi Guangdong, menurut laporan media setempat.

Teknisi dan karyawan yang mewakili 50 ribu pekerja konstruksi dari China, Makau, dan Hong Kong, termasuk perancang hadir dalam peresmian tersebut. Juga hadir operator dari ketiga kota, para petugas imigrasi dan bea cukai terpadu HZMB.

Baca juga: Jembatan Layang Pertama di Sulteng Selesai 2019


Perpaduan jembatan, terowongan, dan pulau buatan yang totalnya mencapai 55 kilometer itu diklaim oleh media China dan Hong Kong sebagai terpanjang di dunia. Rentang jembatan di atas laut itu juga menghubungkan tepi barat dan timur Sungai Mutiara.

Studi kelayakan jembatan tersebut memakan waktu selama lima tahun dan konstruksinya membutuhkan waktu sembilan tahun. Jembatan mampu menghubungkan secara fisik penduduk Hong Kong, Makau, dan Provinsi Guangdong dalam waktu kurang dari satu jam.

BACA JUGA:  Zakir Naik Jadi Warga Arab Saudi? Ini Jawaban IRF

HZMB diharapkan bisa memperkuat relasi perdagangan, keuangan, logistik, dan pariwisata di ketiga wilayah, demikian dilaporkan China Daily. Pembangunan konstruksi jembatan dimulai pada 2009 dan semula akan dibuka pada 2016.

Kritikus menjuluki jembatan itu sebagai “gajah putih” dan “proyek penuh darah dan keringat” karena telah menewaskan sembilan pekerja dan melukai 400 lainnya selama tahap konstruksi di bagian Hong Kong, menurut South China Morning Post.

Baca juga: Nilai China Sangat Penting Bagi Indonesia, Bagini Kata Prabowo

Namun, serikat pekerja konstruksi menganggap jumlah korban lebih banyak daripada data yang dilansir pemerintah tersebut.

Hasil studi kelayakan 2008 menyebutkan bahwa pada 2030 jembatan itu akan dilalui 33.100 kendaraan dan 171.800 penumpang. Perkiraan tersebut lebih rendah menjadi 29.100 kendaraan dan 126.000 penumpang sesuai studi kelayakan pada 2016. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi