Pemerintah Malaysia Keluarkan Larangan WNA Bekerja Sebagai Juru Masak

KUALA LUMPUR, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Malaysia melarang warga negara asing bekerja sebagai juru masak di restoran negara tersebut terhitung mulai 1 Januari 2019.

Menteri Sumber Manusia Malaysia M Kula Segaran mengemukakan hal itu di Kuala Lumpur pada Jumat (22/6) ketika menjadi narasumber Bernama News Channel, stasiun televisi milik kantor berita Bernama.

Kementerian Sumber Manusia meminta semua restoran di negara itu mengambil juru masak setempat untuk bekerja di restoran masing-masing.

Kula Segaran mengatakan bahwa semua pengusaha akan diberi waktu hingga akhir tahun ini untuk memastikan hanya tukang masak yang bekerja di restoran mereka dan peraturan baru akan berlaku mulai pada 1 Januari 2019.

“Kami mau orang setempat bekerja sebagai tukang masak. Tiada kompromi. Kami beri waktu hingga 31 Desember 2018 untuk menerapkannya. Jika gagal, kami tidak dapat membantu lagi,” katanya.

Sebelumnya, Kula Segaran bertemu dengan anggota Persatuan Pengusaha Restoran India (PRISMA) di Petaling Jaya.

Selanjutnya, kementerian akan mengadakan perjumpaan dengan PRISMA serta Persatuan Pengusaha Restoran India Muslim (PRESMA) dalam waktu dekat.

Kula mengatakan langkah itu dapat mengurangi ketergantungan restoran setempat terhadap pekerja asing sekaligus menjaga mutu makanan setempat.

Kebijakan itu mengikuti langkah Pemerintah Negeri Pulau Pinang, yang melarang warga asing menjadi juru masak di kedai makan, restoran dan gerai di pulau itu sejak 2014 dalam usaha memelihara warisan makanan negara.

Pada kesempatan terpisah, salah seorang warga negara Indonesia, yang bekerja di restoran di dekat mal Berjaya Time Square, mengatakan banyak warga Indonesia bekerja di restoran Malaysia.

“Kalau kebijakan itu diterapkan, susah kami. Nggak mungkin kalau 100 persen tukang masak harus orang setempat. Kita tahu sendiri mereka nggak mau kerja susah,” katanya.

Di Malaysia saat ini juga banyak berdiri restoran dari Indonesia, seperti, Bumbu Desa, rumah makan Sederhana, rumah makan Padang Sari Prima, Ayam Bakar Masmono dan sebagainya, yang sebagian besar pekerjanya orang Indonesia. (Ant/Su02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Bendera dan Krisis Kepemimpinan

Menurut vexillology, bendera bukan sekedar selembar kain biasa. Jika dia berkibar bebas di angkasa, bendera menginspirasikan semangat kepemimpinan tertentu yang sublim dan sulit dibayangkan oleh mereka yang jiwanya terjangkar oleh tanah di bumi.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.