KPK Lakukan OTT Terhadap Pejabat PT. PAL Indonesia

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 17 orang yang terdiri dari petinggi BUMN PT. PAL Indonesia (persero) dan beberapa pegawai swasta di Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, pada hari Kamis (30/3).

“Operasi tangkap tangan ini terkait dengan bidang perkapalan, ada indikasi penerimaan hadiah atau janji terhadap penyelenggara negara,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/3) sebagaimana dilansir Antara.

Febri menjelaskan, OTT digelar terhadap manajemen PT PAL karena ada indikasi penerimaan hadiah atau janji terhadap penyelenggara negara. Dan OTT ini bukanlah pengembangan kasus lama.

“Indikasi awal, kasus ini terkait perkapalan. Ini merupakan kasus baru, tapi kami akan melakukan konferensi pers sore ini untuk pengumuman yang lebih lengkap,” kata Febri di Gedung KPK, hari ini, Jumat (31/3).

Terkait status mereka yang tertangkap tangan, lebih lanjut Febri menjelaskan bahwa KPK mempunya waktu 1 x 24 jam sebelum menetapkan status 17 orang yang diamankan tersebut. “Status pihak yang dibawa dalam OTT tersebut akan ditentukan maksimal 24 jam sejak penangkapan. Sekitar sore ini akan disampaikan hasilnya pada publik,” jelasnya.

Sementara itu, sebelumnya Kementerian BUMN telah menyatakan agar PT PAL Indonesia (Persero) memberikan tindakan tegas kepada semua tersangka dan memprioritaskan kestabilan serta menjaga citra perusahaan.

“Kementerian BUMN menerapkan zero tolerance dan akan menindak tegas pejabat BUMN yang terbukti melakukan tindakan korupsi,” kata Deputi Bidang Pertambangan Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN Fajar Sampurno.

EDITOR: Harun S

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER