Wiranto Bantah Penerbitan Perppu Diskreditkan Ormas Islam

0
48
wiranto
Menkopolhukam Jendral (purn) Wiranto.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membantah anggapan bahwa penerbitan Perppu Ormas dilakukan pemerintah untuk mendiskreditkan organisasi kemasyarakatan Islam.

“Ada yang mengatakan pemerintah anti-Islam. Perppu Ormas untuk mendiskreditkan Ormas Islam dan menyudutkan Umat Islam. Ini saya nyatakan bukan seperti itu,” ujar Menko Polhukam di kantornya, Jakarta, Senin (17/7).

Lebih lanjut mantan panglima TNI ini menjelaskan tujuan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti UU tersebut, salah satunya adalah untuk mengamankan situasi bangsa dan negara yang mayoritas umatnya beragama Islam.

“Pemerintah sudah banyak tugas menyelesaikan masalah ekonomi dan keamanan, tidak pernah ada cari-cari tugas melawan rakyat sendiri. Tidak ada itu,” kata Wiranto.

“Pak Jokowi Islam, saya Islam, Wapres Islam, masa nyudutkan Islam? Jadi, gerakan yang menyatakan pemerintah anti-Islam ini yang mana?,” tambahnya pula.

Terkait dengan adanya anggapan negatif tentang pemerintah ini, Menkopolhukam kemudian meminta masyarakat untuk tidak ikut terpancing pernyataan-pernyataan yang dinilai tidak bertanggung jawab tersebut.

“Saya minta masyarakat menyadari bahwa ini semua untuk kebaikan bangsa dan negara,” ujar dia kemudian.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 ini dinilai tidak lagi memadai dalam mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Alasan dikeluarkannya Perppu tersebut juga karena tidak adanya asas hukum “contrario actus” dalam Undang-Undang Ormas, yang mana kementerian pemberi izin ormas (Kemenkumham), kemudian juga memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkannya.

Selain itu, dalam UU Ormas pengertian ajaran dan tindakan bertentangan Pancasila dirumuskan secara sempit dan terbatas pada atheisme, komunisme, marxisme dan Leninisme. Padahal sejarah di Indonesia membuktikan ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan atau bertentangan dengan Pancasila.

Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerbitkan Perppu Ormas. (Hrn)

SUMBERAntara
BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

Meski Tertunda Karena Hujan, Akhirnya Tenda Bantuan Untuk Rohingya Dapat Didirikan

BANGLADESH – Akhirnya tenda bantuan dari Indonesia untuk pengungsi Rohingya sudah berdiri. meskipun sebelumnya sempat tertunda akibat hujan deras pada hari Kamis (21/9), di...

Oktober, Jadi Tidaknya Demokrat Usung Khofifah Ditentukan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Peluang Mensos Khofifah Indar Parawansa untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat pada Pilgub Jatim 2018 mendatang terbuka lebar. Pasalnya, menurut rencana...

Pengamat: Emil-Daniel Perpaduan Yang Saling Melengkapi

JAKARTA- Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan bila Partai Golkar memutuskan mendukung pasangan Ridwan Kamil (Emil)-Daniel Mutaqien pada...

Uber Terancam Dilarang Beroperasi di London

LONDON - Perusahaan operator transportasi online Uber terancam tidak dapat beroperasi di London setelah perpanjangan lisensi operasinya ditolak oleh otoritas transportasi London, Transport for...

Rotasi Pejabat, Soekarwo Promosikan Adik La Nyalla Mattalitti

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Timur Soekarwo merotasi sejumlah nama menduduki jabatan baru di Pemprov Jatim. Tak terkecuali adik kandung La Nyalla Mattalitti, yakni...

Polisi Mimika Sita Ribuan Sachet Obat Batuk

TIMIKA - Kepolisian Sektor Mimika Baru, Polres Mimika, Papua, menyita 40 karton berisi 59.610 sachet obat batuk jenis komix yang dijual bebas tanpa izin...