Wiranto Bantah Penerbitan Perppu Diskreditkan Ormas Islam

0
56
wiranto
Menkopolhukam Jendral (purn) Wiranto.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membantah anggapan bahwa penerbitan Perppu Ormas dilakukan pemerintah untuk mendiskreditkan organisasi kemasyarakatan Islam.

“Ada yang mengatakan pemerintah anti-Islam. Perppu Ormas untuk mendiskreditkan Ormas Islam dan menyudutkan Umat Islam. Ini saya nyatakan bukan seperti itu,” ujar Menko Polhukam di kantornya, Jakarta, Senin (17/7).

Lebih lanjut mantan panglima TNI ini menjelaskan tujuan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti UU tersebut, salah satunya adalah untuk mengamankan situasi bangsa dan negara yang mayoritas umatnya beragama Islam.

“Pemerintah sudah banyak tugas menyelesaikan masalah ekonomi dan keamanan, tidak pernah ada cari-cari tugas melawan rakyat sendiri. Tidak ada itu,” kata Wiranto.

“Pak Jokowi Islam, saya Islam, Wapres Islam, masa nyudutkan Islam? Jadi, gerakan yang menyatakan pemerintah anti-Islam ini yang mana?,” tambahnya pula.

Terkait dengan adanya anggapan negatif tentang pemerintah ini, Menkopolhukam kemudian meminta masyarakat untuk tidak ikut terpancing pernyataan-pernyataan yang dinilai tidak bertanggung jawab tersebut.

“Saya minta masyarakat menyadari bahwa ini semua untuk kebaikan bangsa dan negara,” ujar dia kemudian.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 ini dinilai tidak lagi memadai dalam mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Alasan dikeluarkannya Perppu tersebut juga karena tidak adanya asas hukum “contrario actus” dalam Undang-Undang Ormas, yang mana kementerian pemberi izin ormas (Kemenkumham), kemudian juga memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkannya.

Selain itu, dalam UU Ormas pengertian ajaran dan tindakan bertentangan Pancasila dirumuskan secara sempit dan terbatas pada atheisme, komunisme, marxisme dan Leninisme. Padahal sejarah di Indonesia membuktikan ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan atau bertentangan dengan Pancasila.

Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerbitkan Perppu Ormas. (Hrn)

SUMBERAntara
BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Sri Untari

Jadi Cawagub Khofifah, PDIP Akan Pecat Emil Dardak Sebagai Kader

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - PDI Perjuangan akan memecat dengan mencabut kartu tanda anggota (KTA) Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak sebagai kader partai. Hal ini dilakukan...

Tentukan Nasib Novanto, Inilah Keputusan Rapat Pleno Partai Golkar

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Rapat Pleno Partai Golkar baru saja berakhir. Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB ini menghasilkan beberapa keputusan. Antara lain, Rapat Pleno ‎memutuskan...
sawah tercemar

Diberi Dana Tali Asih, Petani Tetap Tuntut PT Mitrabara Bayar Ganti Rugi Yang Sesuai

MALINAU, SERUJI.CO.ID - PT Bara Dinamika Muda Sukses (BDMS) menyerahkan dana tali asih sebesar Rp500 juta kepada petani sebagai bentuk ucapan permohonan maaf atas tercemarnya...

KANAL WARGA TERBARU

skripsi

Ingin Tulisan “WARGA SERUJI” Dibaca Banyak Pengunjung? Cobalah Trik Ini

SERUJI.CO.ID - Untuk menghasilkan tulisan yang enak dibaca dan membuat pembaca selalu menanti tulisan-tulisan anda di kanal "WARGA SERUJI", saya coba berikan sedikit petunjuk...
follow-leader

Menjadi Seorang Pemimpin

Seorang leader/pemimpin harus memiliki jiwa melayani. Pemimpin yang baik berasal dari pengikut yang baik. Cara menjadi pengikut yang baik adalah dengan mendengar, menjadi seorang...

KAPAN PEMIMPIN HARUS DIPATUHI ?

Luthfi Bashori Suatu saat Rasulullah SAW mengirim satu pasukan dan mengangkat seorang Anshar sebagai pemimpin, serta memerintahkan agar seluruh pasukan mematuhi pemimpinnya. Di tengah jalan, tiba-tiba...