Wiranto Bantah Penerbitan Perppu Diskreditkan Ormas Islam

0
73
wiranto
Menkopolhukam Jendral (purn) Wiranto.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membantah anggapan bahwa penerbitan Perppu Ormas dilakukan pemerintah untuk mendiskreditkan organisasi kemasyarakatan Islam.

“Ada yang mengatakan pemerintah anti-Islam. Perppu Ormas untuk mendiskreditkan Ormas Islam dan menyudutkan Umat Islam. Ini saya nyatakan bukan seperti itu,” ujar Menko Polhukam di kantornya, Jakarta, Senin (17/7).

Lebih lanjut mantan panglima TNI ini menjelaskan tujuan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti UU tersebut, salah satunya adalah untuk mengamankan situasi bangsa dan negara yang mayoritas umatnya beragama Islam.

“Pemerintah sudah banyak tugas menyelesaikan masalah ekonomi dan keamanan, tidak pernah ada cari-cari tugas melawan rakyat sendiri. Tidak ada itu,” kata Wiranto.

“Pak Jokowi Islam, saya Islam, Wapres Islam, masa nyudutkan Islam? Jadi, gerakan yang menyatakan pemerintah anti-Islam ini yang mana?,” tambahnya pula.

Terkait dengan adanya anggapan negatif tentang pemerintah ini, Menkopolhukam kemudian meminta masyarakat untuk tidak ikut terpancing pernyataan-pernyataan yang dinilai tidak bertanggung jawab tersebut.

“Saya minta masyarakat menyadari bahwa ini semua untuk kebaikan bangsa dan negara,” ujar dia kemudian.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 ini dinilai tidak lagi memadai dalam mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Alasan dikeluarkannya Perppu tersebut juga karena tidak adanya asas hukum “contrario actus” dalam Undang-Undang Ormas, yang mana kementerian pemberi izin ormas (Kemenkumham), kemudian juga memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkannya.

Selain itu, dalam UU Ormas pengertian ajaran dan tindakan bertentangan Pancasila dirumuskan secara sempit dan terbatas pada atheisme, komunisme, marxisme dan Leninisme. Padahal sejarah di Indonesia membuktikan ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan atau bertentangan dengan Pancasila.

Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerbitkan Perppu Ormas. (Hrn)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Hilman Ungkap Hubungannya Dengan Fredrich

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Mantan jurnalis Metro TV Hilman Mattauch pada persidangan di pengadilan di Jakarta mengungkapkan hubungannya dengan bekas pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi. "Kenal...

Polisi Selidiki Kecurangan UNBK di Surabaya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menyelidiki dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)...

Polresta Madiun Amankan Ribuan Liter Miras

MADIUN, SERUJI.CO.ID - Petugas Polres Madiun Kota, Jawa Timur mengamankan sebanyak 1.725 liter minuman keras selama Operasi Tumpas Semeru 2018 yang digelar pada tanggal...

Polisi Temukan Dua Kardus Miras di Pelabuhan Tahuna

MANADO, SERUJI.CO.ID - Polisi menemukan dua dus sekitar 46 botol minuman keras (miras) beralkohol jenis captikus pada sebuah kapal yang berlabuh di Pelabuhan Tahuna,...

Pakde Karwo Pastikan Sanksi ASN Yang Berfoto Tunjukkan Dukungan ke Gus Ipul-Puti

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jatim Soekarwo memastikan telah memberi sanksi terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak netralan di Pilgub Jatim 2018, dengan berfoto...