PWNU Akan Laporkan Sukmawati ke Polda Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – PWNU Jatim, Selasa (3/4) rencananya akan melaporkan Sukmawati Soekarnoputri ke Polda Jatim untuk diproses hukum terkait puisi “Ibu Indonesia”, supaya kasus itu tidak melebar.

“Hari ini dia (Sukmawati, red) akan kita laporkan ke Polda Jatim, untuk segera diproses secara proses hukum. Ini langkah agar kasus tersebut tidak melebar ke mana-mana, namun melalui Gerakan Pemuda Ansor. Akan memproses secara hukum karena sudah melukai umat Islam,” kata Ketua PWNU Jatim, KH Mutawakkil Alallah saat dikonfirmasi, di Surabaya, Selasa (3/4).

Menurut KH Mutawakkil, puisi karya Sukmawati Soekarnoputri telah melecehkan umat Islam.

Baca juga: HMI Langsa Minta Sukmawati Diproses Secara Hukum


Isi dalam puisi yang dibacakan putri keempat Bung Karno itu menuai kontroversi karena mengkaitkan beberapa hal yang menyinggung ajaran pokok dalam agama Islam, yakni Syariat, Hijab (cadar) dan Adzan.

BACA JUGA:  Polda Metro Tangani Dua Kasus Terkait Ustadz Alfian Tanjung

Dalam hal ini,  KH Mutawakkil mengaku sangat menyesalkan apa yang dilakukan putri Bung Karno itu, karena isi puisi tersebut sangat melukai umat Islam.

“Dalam puisi ada idiom-idiom agama yang digunakan, seperti syariat itu, tidak menghormati agama Islam. Jika tak mengerti soal agama, jangan menggunakan idiom agama dalam berpuisi,” ujarnya.

Ia mengatakan apa yang dilakukan Sukmawati telah bertentangan dengan sikap ayahnya yang sangat santun kepada agama.

Selain itu KH Mutawakkil mengimbau umat Islam untuk tetap tenang, tidak terpancing dan tidak emosional. (Devan/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi