Panwaslu Bongkar APK Liar Milik Kedua Paslon Pilgub Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Surabaya malam ini akan membongkar Alat Peraga Kampanye (APK) liar milik kedua pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jatim di Pilgub Jatim 2018.

Ketua Panwaslu Kota Surabaya, Hadi Margo Sambodo mengatakan pihaknya sebelumnya sudah dua kali memberikan surat teguran kepada kedua tim paslon, baik Gus Ipul-Puti Guntur, maupun Khofifah-Emil Dardak, namun tidak ada tanggapan.

“Kita bersama Polrestabes Surabaya, Satpol PP dan Linmas akan melakukan pembongkaran APK yang liar atau yang bukan produk dari KPU Jatim,” kata Hadi di Kantor Panwaslu Surabaya, Selasa (20/3).

Hadi menuturkan bahwa terkait penertipan APK liar, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya, bahkan sebelum kampanye Pemkot sudah menghimbau Panwaslu untuk melakukan penertipan.

“Kami bersama komisioner Panwaslu akan menertipkan dengan mencopot Baliho, spanduk dan stiker liar kedua Paslon Pilgub 20, namun terkait Bilboard kami hanya menginventarisir dan kami akan memanggil biro iklan papan reklame tersebut,” ungkapnya.

Terkait posisi APL liar yang akan ditertibkan, Hadi mengungkapkan bahwa akan meng-eksekusi APK liar di tiga titik yakni, Ngagel, Ketintang dan Mayjen Sungkono.

“Kita akan mengawali yang terdekat di Ngagel, namun tiga titik bisa dibagi,” pungkasnya. (Devan/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Konsultasi Manajemen Bersama SNF Consulting

Anda dapat konsultasikan masalah terkait menajemen dan pengelolaan perusahaan kepada SNF Consulting dengan mengisi form di bawah dengan lengkap.

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.