Panas, Demokrat Sebut Sekjen PDIP Juru Bicara Yang Buruk

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengatakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto adalah juru bicara yang buruk bagi partainya.

Hal itu disampaikan Rachland terkait bantahan Hasto Kristianto yang mengaku tidak bermaksud mengganggu hubungan Presiden Jokowi dengan Demokrat dalam kasus KTP-elektronik (KTP-el).

Ia juga menilai pernyataan-pernyataan Hasto juga memberi citra buruk pada politik, yang mengesankan politik selalu ada perilaku tak bermartabat.

“Hubungan kami dengan PDIP, andai pun ada, tak bisa dibilang baik. Ini kami sesali karena dua partai nasionalis ini memiliki lebih banyak persamaan daripada perbedaan,” kata Rachland lewat rilisnya di Jakarta, Selasa (27/3)

Menurut Rachland, berbagai pernyataan Hasto pada Partai Demokrat yang selalu tanpa alasan, merefleksikan adanya konflik internal antara DPP PDIP dengan Presiden Jokowi.

“Namun publik perlu memberi kepercayaan pada Presiden Jokowi. Ia akan menangani dengan arif masalah internalnya dengan PDIP tersebut, sebelum memberi isyarat dapat melangkah lebih dekat kepada Partai Demokrat,” ujarnya.

Baca juga: Setnov Sebut Puan dan Pramono Terima Uang KTP-el

Lebih jauh, ia juga membantah hubungan Demokrat dengan Presiden Jokowi tidak harmonis. Menurut Rachlan, selama ini partainya dengan Jokowi justru tak bisa dibilang buruk.

“Bahkan Pak Jokowi dalam acara Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu mencoba kian mendekatkan diri pada kami dengan menyebut dirinya juga ‘Demokrat’,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah PDIP berupaya memisahkan Presiden Jokowi dengan Partai Demokrat.

Baca juga: Bantah Pernyataan Novanto, PDIP Siap Diaudit

Hal ini terkait pernyataan Hasto sebelumnya, yang menyinggung slogan Partai Demokrat “Katakan Tidak pada Korupsi” pada 2019 saat membantah pernyataan terdakwa korupsi KTP-el, Setya Novanto yang menyebut politisi senior PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung, terlibat dengan korupsi KTP-El dengan menerima uang masing-masing sebesar US$500 ribu.

“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab, pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan ‘katakan tidak pada korupsi’ dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi,” ujar Hasto mengarahkan sindiran ke Partai Demokrat, Kamis (22/3).

Baca juga: Terkait KTP-el, Demokrat Sebut Pernyataan Sekjen PDIP Dangkal dan Mengada-ada

Pernyataan Hasto tersebut mengundang reaksi dari politisi Demokrat, tidak kurang sekjen Demokrat Hinca Panjaitan menganggap Hasto politisi dengan argumen dangkal lemah dan mengada-ada, karena menganggap partai oposisi tidak mungkin korupsi.

Berbagai pihak menyayangkan pernyataan Hasto yang terkesan ingin menjauhkan Jokowi dengan partai Demokrat, yang belakangan terlihat mulai membangun komunikasi.

“Kami tidak pernah ada upaya memisahkan siapa pun yang memberikan dukungan kepada Jokowi. Bagi yang telah mengetuk pintu, kami akan membuka hal tersebut,” jelas Hasto membantah hal tersebut, di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (26/3). (ARif R/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Ruang Publik yang Manusiawi bersama Pancasila

Indeks dalam konteks ini telah berhasil mengucapkan sayonara pada ide sekularisme.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close