Panas, Demokrat Sebut Sekjen PDIP Juru Bicara Yang Buruk

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengatakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto adalah juru bicara yang buruk bagi partainya.

Hal itu disampaikan Rachland terkait bantahan Hasto Kristianto yang mengaku tidak bermaksud mengganggu hubungan Presiden Jokowi dengan Demokrat dalam kasus KTP-elektronik (KTP-el).

Ia juga menilai pernyataan-pernyataan Hasto juga memberi citra buruk pada politik, yang mengesankan politik selalu ada perilaku tak bermartabat.

“Hubungan kami dengan PDIP, andai pun ada, tak bisa dibilang baik. Ini kami sesali karena dua partai nasionalis ini memiliki lebih banyak persamaan daripada perbedaan,” kata Rachland lewat rilisnya di Jakarta, Selasa (27/3)


Menurut Rachland, berbagai pernyataan Hasto pada Partai Demokrat yang selalu tanpa alasan, merefleksikan adanya konflik internal antara DPP PDIP dengan Presiden Jokowi.

“Namun publik perlu memberi kepercayaan pada Presiden Jokowi. Ia akan menangani dengan arif masalah internalnya dengan PDIP tersebut, sebelum memberi isyarat dapat melangkah lebih dekat kepada Partai Demokrat,” ujarnya.

Baca juga: Setnov Sebut Puan dan Pramono Terima Uang KTP-el

Lebih jauh, ia juga membantah hubungan Demokrat dengan Presiden Jokowi tidak harmonis. Menurut Rachlan, selama ini partainya dengan Jokowi justru tak bisa dibilang buruk.

“Bahkan Pak Jokowi dalam acara Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu mencoba kian mendekatkan diri pada kami dengan menyebut dirinya juga ‘Demokrat’,” paparnya.

BACA JUGA:  Ustadz Alfian Tanjung Divonis Dua Tahun Penjara

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah PDIP berupaya memisahkan Presiden Jokowi dengan Partai Demokrat.

Baca juga: Bantah Pernyataan Novanto, PDIP Siap Diaudit

Hal ini terkait pernyataan Hasto sebelumnya, yang menyinggung slogan Partai Demokrat “Katakan Tidak pada Korupsi” pada 2019 saat membantah pernyataan terdakwa korupsi KTP-el, Setya Novanto yang menyebut politisi senior PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung, terlibat dengan korupsi KTP-El dengan menerima uang masing-masing sebesar US$500 ribu.

“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab, pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan ‘katakan tidak pada korupsi’ dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi,” ujar Hasto mengarahkan sindiran ke Partai Demokrat, Kamis (22/3).

Baca juga: Terkait KTP-el, Demokrat Sebut Pernyataan Sekjen PDIP Dangkal dan Mengada-ada

Pernyataan Hasto tersebut mengundang reaksi dari politisi Demokrat, tidak kurang sekjen Demokrat Hinca Panjaitan menganggap Hasto politisi dengan argumen dangkal lemah dan mengada-ada, karena menganggap partai oposisi tidak mungkin korupsi.

Berbagai pihak menyayangkan pernyataan Hasto yang terkesan ingin menjauhkan Jokowi dengan partai Demokrat, yang belakangan terlihat mulai membangun komunikasi.

“Kami tidak pernah ada upaya memisahkan siapa pun yang memberikan dukungan kepada Jokowi. Bagi yang telah mengetuk pintu, kami akan membuka hal tersebut,” jelas Hasto membantah hal tersebut, di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (26/3). (ARif R/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Salah Besar Bila Disebut Konflik Agraria Tidak Ada 3 Tahun Terakhir, Berikut Datanya

Pendapat Guru Besar hukum terkait pernyataan capres nomor urut 01, Jokowi soal tidak adanya sengketa lahan dalam kurun 3 tahun ini di proyek infrastruktur.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi