Panas, Demokrat Sebut Sekjen PDIP Juru Bicara Yang Buruk

0
275
Rachland Nashidik, Wakil Sekjen Partai Demokrat.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengatakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto adalah juru bicara yang buruk bagi partainya.

Hal itu disampaikan Rachland terkait bantahan Hasto Kristianto yang mengaku tidak bermaksud mengganggu hubungan Presiden Jokowi dengan Demokrat dalam kasus KTP-elektronik (KTP-el).

Ia juga menilai pernyataan-pernyataan Hasto juga memberi citra buruk pada politik, yang mengesankan politik selalu ada perilaku tak bermartabat.

“Hubungan kami dengan PDIP, andai pun ada, tak bisa dibilang baik. Ini kami sesali karena dua partai nasionalis ini memiliki lebih banyak persamaan daripada perbedaan,” kata Rachland lewat rilisnya di Jakarta, Selasa (27/3)

Menurut Rachland, berbagai pernyataan Hasto pada Partai Demokrat yang selalu tanpa alasan, merefleksikan adanya konflik internal antara DPP PDIP dengan Presiden Jokowi.

“Namun publik perlu memberi kepercayaan pada Presiden Jokowi. Ia akan menangani dengan arif masalah internalnya dengan PDIP tersebut, sebelum memberi isyarat dapat melangkah lebih dekat kepada Partai Demokrat,” ujarnya.

Baca juga: Setnov Sebut Puan dan Pramono Terima Uang KTP-el

Lebih jauh, ia juga membantah hubungan Demokrat dengan Presiden Jokowi tidak harmonis. Menurut Rachlan, selama ini partainya dengan Jokowi justru tak bisa dibilang buruk.

“Bahkan Pak Jokowi dalam acara Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu mencoba kian mendekatkan diri pada kami dengan menyebut dirinya juga ‘Demokrat’,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah PDIP berupaya memisahkan Presiden Jokowi dengan Partai Demokrat.

Baca juga: Bantah Pernyataan Novanto, PDIP Siap Diaudit

Hal ini terkait pernyataan Hasto sebelumnya, yang menyinggung slogan Partai Demokrat “Katakan Tidak pada Korupsi” pada 2019 saat membantah pernyataan terdakwa korupsi KTP-el, Setya Novanto yang menyebut politisi senior PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung, terlibat dengan korupsi KTP-El dengan menerima uang masing-masing sebesar US$500 ribu.

“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab, pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan ‘katakan tidak pada korupsi’ dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi,” ujar Hasto mengarahkan sindiran ke Partai Demokrat, Kamis (22/3).

Baca juga: Terkait KTP-el, Demokrat Sebut Pernyataan Sekjen PDIP Dangkal dan Mengada-ada

Pernyataan Hasto tersebut mengundang reaksi dari politisi Demokrat, tidak kurang sekjen Demokrat Hinca Panjaitan menganggap Hasto politisi dengan argumen dangkal lemah dan mengada-ada, karena menganggap partai oposisi tidak mungkin korupsi.

Berbagai pihak menyayangkan pernyataan Hasto yang terkesan ingin menjauhkan Jokowi dengan partai Demokrat, yang belakangan terlihat mulai membangun komunikasi.

“Kami tidak pernah ada upaya memisahkan siapa pun yang memberikan dukungan kepada Jokowi. Bagi yang telah mengetuk pintu, kami akan membuka hal tersebut,” jelas Hasto membantah hal tersebut, di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (26/3). (ARif R/Hrn)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Polres Pelabuhan Sita Ribuan Botol Miras

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Kepolisian Resor Pelabuhan, Sulawesi Selatan, menyita 5.267 botol minuman keras beralkohol berbagai merek saat melakukan razia di beberapa lokasi diskotek, pub,...

Setnov Bantah Keterangan Perawat dan Satpam RS

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) membantah sejumlah keterangan perawat dan anggota satpam RS Medika Permata Hijau yang mengatakan dirinya sadar...

Mourinho Bantah Telah Menjual Salah

LONDON, SERUJI.CO.ID - Mantan manajer Chelsea Jose Mourinho tidak terkejut dengan penampilan bagus penyerang Liverpool Mohamed Salah pada musim ini, dan mengatakan keputusan untuk...
Febri Diansyah

KPK Panggil Tiga Anggota DPRD Kota Mojokerto

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga anggota DPRD Kota Mojokerto dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pengalihan anggaran pada Dinas Pekerjaan...
yasonna laoly, menkumham

Terkait Isu TKA, Ini Komentar Menkumham

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly menilai isu Tenaga Kerja Asing (TKA) terlalu dipolitisasi. "Jadi ini kan terlalu...