Panas, Demokrat Sebut Sekjen PDIP Juru Bicara Yang Buruk

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengatakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto adalah juru bicara yang buruk bagi partainya.

Hal itu disampaikan Rachland terkait bantahan Hasto Kristianto yang mengaku tidak bermaksud mengganggu hubungan Presiden Jokowi dengan Demokrat dalam kasus KTP-elektronik (KTP-el).

Ia juga menilai pernyataan-pernyataan Hasto juga memberi citra buruk pada politik, yang mengesankan politik selalu ada perilaku tak bermartabat.

“Hubungan kami dengan PDIP, andai pun ada, tak bisa dibilang baik. Ini kami sesali karena dua partai nasionalis ini memiliki lebih banyak persamaan daripada perbedaan,” kata Rachland lewat rilisnya di Jakarta, Selasa (27/3)

Menurut Rachland, berbagai pernyataan Hasto pada Partai Demokrat yang selalu tanpa alasan, merefleksikan adanya konflik internal antara DPP PDIP dengan Presiden Jokowi.

“Namun publik perlu memberi kepercayaan pada Presiden Jokowi. Ia akan menangani dengan arif masalah internalnya dengan PDIP tersebut, sebelum memberi isyarat dapat melangkah lebih dekat kepada Partai Demokrat,” ujarnya.

Baca juga: Setnov Sebut Puan dan Pramono Terima Uang KTP-el

Lebih jauh, ia juga membantah hubungan Demokrat dengan Presiden Jokowi tidak harmonis. Menurut Rachlan, selama ini partainya dengan Jokowi justru tak bisa dibilang buruk.

“Bahkan Pak Jokowi dalam acara Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu mencoba kian mendekatkan diri pada kami dengan menyebut dirinya juga ‘Demokrat’,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah PDIP berupaya memisahkan Presiden Jokowi dengan Partai Demokrat.

Baca juga: Bantah Pernyataan Novanto, PDIP Siap Diaudit

Hal ini terkait pernyataan Hasto sebelumnya, yang menyinggung slogan Partai Demokrat “Katakan Tidak pada Korupsi” pada 2019 saat membantah pernyataan terdakwa korupsi KTP-el, Setya Novanto yang menyebut politisi senior PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung, terlibat dengan korupsi KTP-El dengan menerima uang masing-masing sebesar US$500 ribu.

“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab, pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan ‘katakan tidak pada korupsi’ dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi,” ujar Hasto mengarahkan sindiran ke Partai Demokrat, Kamis (22/3).

Baca juga: Terkait KTP-el, Demokrat Sebut Pernyataan Sekjen PDIP Dangkal dan Mengada-ada

Pernyataan Hasto tersebut mengundang reaksi dari politisi Demokrat, tidak kurang sekjen Demokrat Hinca Panjaitan menganggap Hasto politisi dengan argumen dangkal lemah dan mengada-ada, karena menganggap partai oposisi tidak mungkin korupsi.

Berbagai pihak menyayangkan pernyataan Hasto yang terkesan ingin menjauhkan Jokowi dengan partai Demokrat, yang belakangan terlihat mulai membangun komunikasi.

“Kami tidak pernah ada upaya memisahkan siapa pun yang memberikan dukungan kepada Jokowi. Bagi yang telah mengetuk pintu, kami akan membuka hal tersebut,” jelas Hasto membantah hal tersebut, di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (26/3). (ARif R/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Konsultasi Manajemen Bersama SNF Consulting

Anda dapat konsultasikan masalah terkait menajemen dan pengelolaan perusahaan kepada SNF Consulting dengan mengisi form di bawah dengan lengkap.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER