Novanto Tersangka, Fadli Zon: Kursi Ketua DPR Tergantung Fraksi Golkar

0
97
Fadli Zon
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. (foto:Istimewa)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan terkait kursi Ketua DPR pasca Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik yang, tergantung Fraksi Partai Golkar apakah tetap mempertahankan posisi yang bersangkutan atau tidak.

“Kalau menyangkut Pimpinan DPR tergantung partai atau fraksi, kalau tetap memberikan keleluasaan maka saya pikir tidak ada masalah selama belum berkekuatan hukum tetap,” kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta Dia mengatakan, perlu melihat kembali mekanisme yang ada di undang-undang nomor 17 nomor 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), tentang proses pergantian Ketua DPR.

Menurut dia, dalam UU MD3 disebutkan bahwa seorang anggota DPR yang menghadapi masalah hukum, atau dalam satu tuntutan hukum yang belum final, atau inkrah, maka masih dianggap menjadi Anggota DPR.

“Kalau benar Setya Novanto tersangka dan mau berkonsentrasi hadapi (masalah hukum), misalnya tentu ada mekanismenya,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan keputusan mundur Novanto dari jabatan Ketua DPR tidak perlu menunggu hasil keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Hal itu, menurut dia, karena MKD hanya mengurusi urusan etika, sedangkan Novanto tersangkut kasus hukum sehingga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Fadli mengatakan Pimpinan DPR akan menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas situasi pasca Novanto ditetapkan sebagai tersangka.

“Kita lihat kita bahas kita klarifikasi nanti akan kita rapatkan di Pimpinan DPR mungkin besok (Selasa, 18/7) bagaimana tentang mekanisme kita di dalam dan juga kita lihat perkembangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

“KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan sarana dalam jabatannya sehingga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin (17/7). (Hrn)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Hilman Ungkap Hubungannya Dengan Fredrich

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Mantan jurnalis Metro TV Hilman Mattauch pada persidangan di pengadilan di Jakarta mengungkapkan hubungannya dengan bekas pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi. "Kenal...

Polisi Selidiki Kecurangan UNBK di Surabaya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menyelidiki dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)...

Polresta Madiun Amankan Ribuan Liter Miras

MADIUN, SERUJI.CO.ID - Petugas Polres Madiun Kota, Jawa Timur mengamankan sebanyak 1.725 liter minuman keras selama Operasi Tumpas Semeru 2018 yang digelar pada tanggal...

Polisi Temukan Dua Kardus Miras di Pelabuhan Tahuna

MANADO, SERUJI.CO.ID - Polisi menemukan dua dus sekitar 46 botol minuman keras (miras) beralkohol jenis captikus pada sebuah kapal yang berlabuh di Pelabuhan Tahuna,...

Pakde Karwo Pastikan Sanksi ASN Yang Berfoto Tunjukkan Dukungan ke Gus Ipul-Puti

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jatim Soekarwo memastikan telah memberi sanksi terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak netralan di Pilgub Jatim 2018, dengan berfoto...