Novanto Tersangka, Fadli Zon: Kursi Ketua DPR Tergantung Fraksi Golkar

0
73
Fadli Zon
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan terkait kursi Ketua DPR pasca Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik yang, tergantung Fraksi Partai Golkar apakah tetap mempertahankan posisi yang bersangkutan atau tidak.

“Kalau menyangkut Pimpinan DPR tergantung partai atau fraksi, kalau tetap memberikan keleluasaan maka saya pikir tidak ada masalah selama belum berkekuatan hukum tetap,” kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta Dia mengatakan, perlu melihat kembali mekanisme yang ada di undang-undang nomor 17 nomor 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), tentang proses pergantian Ketua DPR.

Menurut dia, dalam UU MD3 disebutkan bahwa seorang anggota DPR yang menghadapi masalah hukum, atau dalam satu tuntutan hukum yang belum final, atau inkrah, maka masih dianggap menjadi Anggota DPR.

“Kalau benar Setya Novanto tersangka dan mau berkonsentrasi hadapi (masalah hukum), misalnya tentu ada mekanismenya,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan keputusan mundur Novanto dari jabatan Ketua DPR tidak perlu menunggu hasil keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Hal itu, menurut dia, karena MKD hanya mengurusi urusan etika, sedangkan Novanto tersangkut kasus hukum sehingga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Fadli mengatakan Pimpinan DPR akan menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas situasi pasca Novanto ditetapkan sebagai tersangka.

“Kita lihat kita bahas kita klarifikasi nanti akan kita rapatkan di Pimpinan DPR mungkin besok (Selasa, 18/7) bagaimana tentang mekanisme kita di dalam dan juga kita lihat perkembangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

“KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan sarana dalam jabatannya sehingga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin (17/7). (Hrn)

SUMBERAntara
BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Sri Untari

Jadi Cawagub Khofifah, PDIP Akan Pecat Emil Dardak Sebagai Kader

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - PDI Perjuangan akan memecat dengan mencabut kartu tanda anggota (KTA) Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak sebagai kader partai. Hal ini dilakukan...

Tentukan Nasib Novanto, Inilah Keputusan Rapat Pleno Partai Golkar

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Rapat Pleno Partai Golkar baru saja berakhir. Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB ini menghasilkan beberapa keputusan. Antara lain, Rapat Pleno ‎memutuskan...
sawah tercemar

Diberi Dana Tali Asih, Petani Tetap Tuntut PT Mitrabara Bayar Ganti Rugi Yang Sesuai

MALINAU, SERUJI.CO.ID - PT Bara Dinamika Muda Sukses (BDMS) menyerahkan dana tali asih sebesar Rp500 juta kepada petani sebagai bentuk ucapan permohonan maaf atas tercemarnya...

KANAL WARGA TERBARU

skripsi

Ingin Tulisan “WARGA SERUJI” Dibaca Banyak Pengunjung? Cobalah Trik Ini

SERUJI.CO.ID - Untuk menghasilkan tulisan yang enak dibaca dan membuat pembaca selalu menanti tulisan-tulisan anda di kanal "WARGA SERUJI", saya coba berikan sedikit petunjuk...
follow-leader

Menjadi Seorang Pemimpin

Seorang leader/pemimpin harus memiliki jiwa melayani. Pemimpin yang baik berasal dari pengikut yang baik. Cara menjadi pengikut yang baik adalah dengan mendengar, menjadi seorang...

KAPAN PEMIMPIN HARUS DIPATUHI ?

Luthfi Bashori Suatu saat Rasulullah SAW mengirim satu pasukan dan mengangkat seorang Anshar sebagai pemimpin, serta memerintahkan agar seluruh pasukan mematuhi pemimpinnya. Di tengah jalan, tiba-tiba...