Novanto Tersangka, Fadli Zon: Kursi Ketua DPR Tergantung Fraksi Golkar

0
80
Fadli Zon
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. (foto:Istimewa)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan terkait kursi Ketua DPR pasca Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik yang, tergantung Fraksi Partai Golkar apakah tetap mempertahankan posisi yang bersangkutan atau tidak.

“Kalau menyangkut Pimpinan DPR tergantung partai atau fraksi, kalau tetap memberikan keleluasaan maka saya pikir tidak ada masalah selama belum berkekuatan hukum tetap,” kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta Dia mengatakan, perlu melihat kembali mekanisme yang ada di undang-undang nomor 17 nomor 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), tentang proses pergantian Ketua DPR.

Menurut dia, dalam UU MD3 disebutkan bahwa seorang anggota DPR yang menghadapi masalah hukum, atau dalam satu tuntutan hukum yang belum final, atau inkrah, maka masih dianggap menjadi Anggota DPR.

“Kalau benar Setya Novanto tersangka dan mau berkonsentrasi hadapi (masalah hukum), misalnya tentu ada mekanismenya,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan keputusan mundur Novanto dari jabatan Ketua DPR tidak perlu menunggu hasil keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Hal itu, menurut dia, karena MKD hanya mengurusi urusan etika, sedangkan Novanto tersangkut kasus hukum sehingga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Fadli mengatakan Pimpinan DPR akan menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas situasi pasca Novanto ditetapkan sebagai tersangka.

“Kita lihat kita bahas kita klarifikasi nanti akan kita rapatkan di Pimpinan DPR mungkin besok (Selasa, 18/7) bagaimana tentang mekanisme kita di dalam dan juga kita lihat perkembangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

“KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan sarana dalam jabatannya sehingga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin (17/7). (Hrn)

Komentar

BACA JUGA
Hi-Tech jadi Pusat Kesenian

Hi-Tech Mall Akan Dijadikan Pusat Kesenian, Pemkot Tetap Beri Kesempatan Pedagang IT

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Kota Surabaya optimis bisa menjadikan gedung Hi-Tech Mall, di jalan Kusuma Bangsa, sebagai pusat kesenian, tanpa menghilangkan ratusan pedagang IT...
Balok grider ambruk

Maraknya Kecelakaan Konstruksi, Fahira: Membangun Jangan Asal Cepat Diresmikan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris menyoroti maraknya kecelakaan konstruksi belakangan ini, apalagi selain menimbulkan korban jiwa dan merugikan publik juga...
ustadz abdul somad

Ustadz Abdul Somad Resmikan Gerai 212 di Dumai

DUMAI, SERUJI.CO.ID - Ustadz Abdul Somad meresmikan gerai 212 Mart di Jalan Merdeka Kota Dumai, yang merupakan unit usaha pertama dengan keanggotaan koperasi 380 orang...

Habib Rizieq Batal Pulang, Ustadz Bachtiar Nasir: Khawatir Keamanan Indonesia Kacau

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab mengurungkan kepulangannya ke Indonesia diketahui khawatir dengan kondisi keamanan Indonesia yang kacau....
Agus Hermanto

DPR: MD3 Sah Meskipun Presiden Tidak teken

JAKARTA, SERUJI.CO.ID -  Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) tetap...
loading...
images (3)

Fahri Vs KPK, Senjata OTT dan JC Ampuh?

Berkali-kali KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), seringkali secara dramatis dan dibesar-besarkan media, layaknya pahlawan. Sayangnya, kebanyakan kelas kabupaten, bukan membongkar sindikat nasional dan...
1_2G1_0QFZyN75nPAxOeD_Lw

Judi dan Kompetisi

Miripkah? Agak. Adilkah? Tidak. Tapi kalau dilihat, kompetisi olahraga itu tidak lebih adil daripada judi. Contoh : tak mungkin tim basket Indonesia menang melawan...
images (1)

Garis 6: Tujuan Hidup

Apa tujuan hidup? Jadi pejabat? Jadi orang terkenal? Jadi orang kaya? Itu bukan tujuan hidup, karena pejabat bisa mati, orang terkenal pun tak selamanya...