Novanto Tersangka, Fadli Zon: Kursi Ketua DPR Tergantung Fraksi Golkar

0
73
Fadli Zon
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan terkait kursi Ketua DPR pasca Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik yang, tergantung Fraksi Partai Golkar apakah tetap mempertahankan posisi yang bersangkutan atau tidak.

“Kalau menyangkut Pimpinan DPR tergantung partai atau fraksi, kalau tetap memberikan keleluasaan maka saya pikir tidak ada masalah selama belum berkekuatan hukum tetap,” kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta Dia mengatakan, perlu melihat kembali mekanisme yang ada di undang-undang nomor 17 nomor 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), tentang proses pergantian Ketua DPR.

Menurut dia, dalam UU MD3 disebutkan bahwa seorang anggota DPR yang menghadapi masalah hukum, atau dalam satu tuntutan hukum yang belum final, atau inkrah, maka masih dianggap menjadi Anggota DPR.

“Kalau benar Setya Novanto tersangka dan mau berkonsentrasi hadapi (masalah hukum), misalnya tentu ada mekanismenya,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan keputusan mundur Novanto dari jabatan Ketua DPR tidak perlu menunggu hasil keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Hal itu, menurut dia, karena MKD hanya mengurusi urusan etika, sedangkan Novanto tersangkut kasus hukum sehingga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Fadli mengatakan Pimpinan DPR akan menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas situasi pasca Novanto ditetapkan sebagai tersangka.

“Kita lihat kita bahas kita klarifikasi nanti akan kita rapatkan di Pimpinan DPR mungkin besok (Selasa, 18/7) bagaimana tentang mekanisme kita di dalam dan juga kita lihat perkembangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

“KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan sarana dalam jabatannya sehingga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin (17/7). (Hrn)

SUMBERAntara
BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

Meski Tertunda Karena Hujan, Akhirnya Tenda Bantuan Untuk Rohingya Dapat Didirikan

BANGLADESH – Akhirnya tenda bantuan dari Indonesia untuk pengungsi Rohingya sudah berdiri. meskipun sebelumnya sempat tertunda akibat hujan deras pada hari Kamis (21/9), di...

Oktober, Jadi Tidaknya Demokrat Usung Khofifah Ditentukan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Peluang Mensos Khofifah Indar Parawansa untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat pada Pilgub Jatim 2018 mendatang terbuka lebar. Pasalnya, menurut rencana...

Pengamat: Emil-Daniel Perpaduan Yang Saling Melengkapi

JAKARTA- Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan bila Partai Golkar memutuskan mendukung pasangan Ridwan Kamil (Emil)-Daniel Mutaqien pada...

Uber Terancam Dilarang Beroperasi di London

LONDON - Perusahaan operator transportasi online Uber terancam tidak dapat beroperasi di London setelah perpanjangan lisensi operasinya ditolak oleh otoritas transportasi London, Transport for...

Rotasi Pejabat, Soekarwo Promosikan Adik La Nyalla Mattalitti

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Timur Soekarwo merotasi sejumlah nama menduduki jabatan baru di Pemprov Jatim. Tak terkecuali adik kandung La Nyalla Mattalitti, yakni...

Polisi Mimika Sita Ribuan Sachet Obat Batuk

TIMIKA - Kepolisian Sektor Mimika Baru, Polres Mimika, Papua, menyita 40 karton berisi 59.610 sachet obat batuk jenis komix yang dijual bebas tanpa izin...