Kondisi Kemiskinan Jadi Senjata Sudirman Said di Debat II Pilgub Jateng

SUKOHARJO, SERUJI.CO.ID – Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut dua Sudirman Said banyak menyoroti kondisi kemiskinan di Jawa Tengah. Paparan data kemiskinan menjadi senjata Sudirman Said menyerang calon petahana, Ganjar Pranowo.

Sejak segmen pertama, Sudirman Said telah membeberkan problem-problem kemiskinan di Jawa Tengah yang berimbas pada sektor-sektor lain. Sudirman menyebut di era pemerintahan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah justru mengalami kemunduran.

“PAD hanya naik 58 persen, jauh dengan di era Pak Bibit yang bisa naik hingga 122 persen,” ujar Sudirman Said saat debat Kamis malam (03/05) malam.

Kemudian, lanjut dia, 11 juta rakyat Jawa Tengah belum memperoleh jaminan kesehatan. Dan sebanyak 2,2 juta penduduk masih tercatat berada di garis kemiskinan.

BACA JUGA:  Sudirman-Ida Berkomitmen Tambah Jumlah Puskesmas di Jateng

“Imbasnya pada angka kesakitan. 3 dari 10 masyarakat Jateng mengeluh kesakitan. Dan lagi masih banyak pengangguran,” ujarnya.

Oleh karenanya, Sudirman dan Ida berkomitmen untuk menciptakan 5 juta lapangan kerja dalam kurun waktu 5 tahun. Hal itu untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah.

Sementara calon Gubernur Jateng nomor urut satu Ganjar Pranowo mengklaim bahwa pemerintahan Jateng di eranya sudah dalam track.

“Ada fondasi yang kita pegang yakni pemerintahan yang bersih, mboten ngapusi, mboten korupsi,” beber Ganjar.

Ia menerangkan, kondisi pendidikan dan kesehatan di Jateng semakin membaik di eranya. Pun demikian dengan demokrasi dan partisipasi publik di Jateng.

“Masyarakat mudah menyampaikan komplain, masukan, kritik,” jelas dia. (Vita/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Terima Kasih Ahok!

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi