JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, kepemilikan saham RI atas PT Freeport Indonesia yang meningkat menjadi 51 persen akan berdampak positif kepada penerimaan negara.

“Penerimaan dari sisi perpajakan dan penerimaan bukan pajak termasuk royalti akan lebih besar untuk negara dalam bentuk itu,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (21/12).

Bahkan menurut Sri Mulyani, berapapun harga tembaga atau emas, pemasukan yang didapatkan negara pasti akan lebih besar dibandingkan era Kontrak Karya.

Diketahui, status operasi Freeport kini tak lagi Kontrak Karya namun menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Baca juga: Proses Divestasi Tuntas, Kontrak Karya Freeport Resmi jadi IUPK

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, hal itu bisa terjadi lantaran dengan ketentuan itu maka Freeport menggunakan sistem perpajakan tetap (nail down).

Sistem pajak ini dinilai lebih menguntungkan karena Freeport bisa membuat proyeksi bisnis jangka panjang tanpa pusing menghitung besaran pajak.

Melalui sistem perpajakan nail down, besaran pajak Freeport sudah ditetapkan di awal kontrak dengan pemerintah.

“Besaran pajak itu berlaku tetap hingga kontrak operasi perusahaan asal AS itu berakhir,” terangnya.

Jadi dengan perubahan harga itu, kata Sri, kalau kita jumlahkan seluruh penerimaan baik dalam PPh Badan dan PPh perseorangan yang mereka bayarkan, PPN, PBB, kemudian pajak air tanah, kemudian royalti, maka itu semua akan masuk di dalam komponen yang jumlahnya secara total lebih besar.

“Ya itu semua akan masuk di dalam komponen yang jumlahnya secara total lebih banyak dibanding era Kontrak Karya,” pungkasnya. (SU05)