Mengejutkan? 95 Persen Warganet Dukung Anies Batalkan Reklamasi, 3 Persen Dukung Pak Menko

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pro-kontra terkait reklamasi pantai utara Jakarta terus berlangsung, tidak hanya di dunia nyata, juga dunia maya. Walau sebenarnya pro-kontra itu biasa saja terjadi dalam segala hal, apalagi di dunia maya, bahkan Gubernur Anies pakai Helm dengan tulisan “Gubernur” saja bisa jadi polemik yang dramatis mengalahkan drama Korea.

Pro-kontra proyek reklamasi ini makin menjadi-jadi terutama saat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) melanjutkan proyek tersebut dengan mencabut moratorium proyek reklamasi yang dikeluarkan mantan Menko Maritim yang dipensiun dini, Rizal Ramli.

Pencabutan moratorium tersebut terkesan sangat tiba-tiba dan dipaksakan mendahului pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih yang diantara janji kampanyenya adalah membatalkan proyek reklamasi. Ini kata akun-akun yang kontra proyek reklamasi.

Kalau yang pro reklamasi, mengatakan bahwa pencabutan moratorium itu sudah dipikirkan jauh hari, bahkan sejak pak LBP tetiba jadi Menko gantikan Rizal Ramli yang terlalu gagah berani memoratorium proyek bernilai triliunan tersebut, tanpa memikirkan nasib inpestor.


SERUJI melalui akun twitternya @serujinews mencoba mengukur seberapa besar dukungan warganet pada kebijakan LBP –yang di sosial media secara bercanda saat ini diberi gelar Menteri Koordinator Segala Urusan (Menkosaurus) karena banyaknya urusan yang ia urus. Dan juga mengukur dukungan warganet pada janji kampanye Anies-Sandi yang akan membatalkan proyek Reklamasi jika dipilih jadi Gubernur Batavia –nama Jakarta era Nusantara masih dijajah Londo dan era pribumi masih jadi warga kelas tiga.

BACA JUGA:  Pilihan Minggu Ini: Dari OSO Himbau Masyarakat Minang Hingga Politisi Nasdem Provokasi SARA

Hasilnya? …. sila baca halaman berikut

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

4 KOMENTAR

  1. Reklamasi merupakan kolonisasi terselubung yang diselubungi oleh LBP dan kroni-kroninya. Reklamasi ancaman terhadap keamanan negara dan NKRI. Pendukungnya adalah pengkhianat negara.

  2. Gempur terus tembok reklamasi itu. Hingga saatnya akan runtuh oleh ombak kecil dari pantai jakarta. Ini bukti kesombongan tdk selamanya berjaya. Semakin digoreng, semakin kelihatan siapa benar siapa salah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi