Pemkot Padang Tutup Kantor Pelayanan Gojek

1
233
gojek
Pengendara ojek online. (Foto: Istimewa)

PADANG – Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, menutup kantor operasional angkutan dalam jaringan (daring) Go-Jek, karena beroperasi tidak mengantongi izin dari pemerintah setempat.

Sekretaris Dinas Perhubungan setempat, Yudi Indra di Padang, Rabu (20/9), mengatakan Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar telah meminta kepada pihaknya agar kantor Go-jek ditutup mulai Rabu, dan Dishub sudah langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Ia mengatakan untuk melakukan penutupan atau penyegelan kantor hanya dapat dilakukan oleh Satpol-PP, sehingga ia perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu.

“Kami juga akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penyegelan, namun penyegelan tetap dilakukan hari ini,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Amran mengakui telah memerintahkan Dishub Padang untuk menutup kantor operasional Go-Jek yang berada di Jalan Imam Bonjol Padang.

Menurut dia hal ini dilakukan karena angkutan daring ini tidak mengantongi perizinan resmi dari pemerintah setempat.

“Go-jek bukan angkutan resmi karena belum ada aturan Undang-undang yang mengaturnya. Kami masih menunggu petunjuk dari pusat terhadap hal ini,” tuturnya.

Saat ini pihaknya hanya dapat menutup kantor operasional Go-Jek saja. Terkait menutup aplikasi di telepon pintar tidak dapat dilakukan.

“Dengan keputusan ini kita mengimbau para sopir angkot agar kembali beroperasi melayani masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya ratusan sopir angkutan kota (angkot) Padang menuntut angkutan dalam jaringan (daring) ditutup karena membuat penghasilan mereka berkurang.

“Angkutan berbasis daring seperti Go-jek ini mengancam pendapatan kami setiap hari jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkot jauh berkurang,” kata salah seorang perwakilan sopir Khairison. (Ant/SU02)

loading...

1 KOMENTAR

  1. Transportasi Online seharusnya tidak diperlukan jika pelayanan transportasi umum sangat baik, dari pelayanan fasilitas, pelayanan waktu (sesuai jadwal), pelayanan keamanan.

    Namun jika hal tersebut masih terganggu, maka masyarakat akan lebih memilih transportasi online.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
KPU

Lima Bakal Caleg DPR Ditemukan KPU Merupakan Mantan Koruptor

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan lima bakal calon anggota Legislatif (Bacaleg) DPR yang didaftarkan partai politik merupakan mantan narapidana kasus korupsi. "Berdasarkan...

Fasilitas Tidak Standar di Sukamiskin Dibenarkan Dirjen PAS

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami membenarkan adanya fasilitas bagi narapidana korupsi yang tidak sesuai standar di...
Febri Diansyah

Kalapas Sukamiskin Diketahui Terang-Terangan Minta Mobil dan Uang

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan Kepala Lapas Sukamiskin Bandung Wahid Husein secara terang-terangan meminta mobil, uang dan sejenisnya...
kpk, komisi pemberantasan korupsi

KPK Temukan Penyalahgunaan Fasilitas Berobat di Sukamiskin

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan dugaan penyalahgunaan fasilitas berobat narapidana dalam proses penanganan kasus di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. "Kami...

Dugaan Narapidana Sukamiskin Keluar Lapas Sedang Didalami Kemkumham

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) mendalami adanya dugaan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dapat masuk dan keluar lapas dengan...