Belum Juga Selesai, Rekapitulasi KPU Sumatera Barat Molor untuk Kedua Kalinya

PADANG, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat kembali menunda penyelesaian rekapitulasi penghitungan perolehan suara karena ada persoalan di dua daerah yakni Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota sehingga rapat diskor pada Ahad (12/5) dari pukul 05.13 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

Komisoner KPU Sumbar, Izwaryani mengatakan pihaknya menunda penyelesaian untuk memberikan waktu istirahat bagi kedua daerah itu dan segera memperbaiki beberapa temuan dalam laporan mereka.

“Ada perbedaan data penggunaan hak pilih dengan suara sah dan tidak sah masing-masing Kota Payakumbuh ada dua suara dan kabupaten 50 Kota dua suara,” kata Izwaryani di Padang, Ahad (12/5).

Ia mengatakan persoalan yang muncul tidak berpengaruh pada perolehan suara namun persoalan ini harus diselesaikan dan dicocokkan walaupun hanya dua suara.

Sebelumnya rekapitulasi yang dijadwalkanakan berlangsung selama empat hari, 8-11 Mei 2019 di Hotel Pangeran Beach Kota Padang Sumatera Barat, terpaksa molor karena adanya kabupaten/kota yang belum melakukan rekap.

Kemudain KPU Sumbar melakukan penambahan waktu sepanjang satu hari yakni Sabtu (11/5) yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan sidang ditunda pada Ahad (12/5) subuh sekitar pukul 05.00 WIB.

“Setelah kita mulai dari Sabtu pagi hingga Minggu pada pukul 05.00 WIB belum terselesaikan maka kita berinsiatif memberikan rekan-rekan istirahat dan membuat perbaikan. Sidang pleno ini akan dimulai kembali pada Minggu (12/5) sekitar pukul 13.00 WIB,” kata dia.

Ia mengatakan KPU RI memberikan target waktu menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara hingga Ahad (12/5), namun jika waktu tersebut tidak mencukupi maka pihaknya akan meminta keringanan.

“Kita upayakan proses ini berjalan dan selesai hingga Minggu sore namun jika tidak terkejar maka kita minta dispensasi kepada KPU,” tukasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.