SURABAYA – Selain road pricing, Dinas Perhubungan mengantongi alternatif lain guna mengatasi meningkatnya jumlah kendaraan pribadi.
Saat ditemui di gedung DPRD, Jumat (11/8), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajat, mengatakan ada beberapa pilihan lain yang tengah digodok.
“Tujuannya selain pembatasan kendaraan pribadi, juga memaksimalkan kendaraan umum,” ujarnya.
Ia menyebutkan skema alternatif tersebut bisa berupa metode 3in1, seperti yang sudah berlaku di Jakarta, mobil keliling seperti bus sekolah, maupun bus karyawan dan juga Electronic Road Pricing (ERP).
Irvan menambahkan, sistem road pricing sudah diberlakukan di negara tetangga seperti Singapura. Bahkan, sudah diterapkan semenjak tahun 1980.
“Dan itu efektif. Target kita mengalihkan kendaraan pribadi ke angkutan massal,” jelasnya.
Saat ini, wacana tersebut masih dikaji dan akan diajukan ke dewan. Meski demikian, PR Dishub kali ini adalah meningkatkan kualitas angkutan massal. “Ketika angkutan massal dan umum sudah bagus, sudah terapkan kajiannya,” bebernya.
Soal harga, Irvan mengaku masih mengkaji berapa harga yang harus dibayar kendaraan pribadi, saat melewati jalan yang ditentukan dalam road pricing.
“Yang jelas harga mengikuti sesuai kemauan dan kemampuan masyarakat dalam membayar,” jelasnya.
Sedangkan untuk mekanisme pembayaran, Irvan menjelaskan kurang lebih sama seperti Singapura.
“Kalau di Singapura, sebelum ada electronic dulu masih pakai stiker, jadi mobil yang masuk jalan tertentu yang sudah masuk dalam road pricing harus bersticker,” terangnya.
Rencananya jalan utama yang akan dikenai road pricing adalah jalan yang banyak dilalui angkutan massal.
“Seperti Jalan Basuki Rahmat, Panglima Sudirman, Jalan Tunjungan, Jalan Darmo, kurang lebih itu,” katanya. (Nia/IwanS)
